Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 37532 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Beyly Dayanto Aji
"Bond is a special form of contract. A bond is written or printed evidence of debt owed by a corporation or a government. It is usually issued for the purpose of borrowing money A bond bears the statement that the issuer promises to return to the bondholder the principal, or the sum borrowed, when the bond matures, or becomes due, at some future date. Most bonds pay interest at regular intervals Bonds allow a corporation or governments to borrow money without having to take in any new partners like IMF, JICA ,and etc. The person who buys a bond does not become a stockholder, but is merely a creditor. The savings bonds issued by the United States government are widely popular among small investors because of their low purchase price and great safety. A $50 savings bond, the lowest denomination issued costs $25. A buyer can cash it for at least twice the purchase price after 17 years, when the bond matures (comes due). The interest rates on most savings bonds are based on the interest rates earned on certain other federal securities. Most savings bonds can be cashed after six months. State and local governments issue securities called municipal bonds. Municipal bonds is the modern system of raising money to finance local government services and activities. Governments at all levels-local and state require people and businesses to buy municipal bonds. Governments use the municipal bonds revenue to pay the cost of police and fire protection, health programs, schools, roads, bridges or public transportation, and many other public services. Transportation is the act of moving people or goods from one place to another. Transportation takes people where they need or want to go, and it brings them the goods they need or want. Without transportation, there could be no trade. Without trade, there could be no towns and cities. Towns and cities are traditionally the centers of civilization. Therefore, transportation helps make civilization possible."
Depok: Universitas Indonesia, 2004
T15011
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Satria Firstadi
"Salah satu pembiayaan infrastruktur yang cukup menarik, di luar APBN dan APBD adalah Obligasi Daerah. Tesis ini akan meneliti kelayakan Obligasi Daerah sebagai instrumen pembiayaan proyek, faktor ? faktor penghambat dan pendukung penerbitan dan pemanfaatannya, dan komparasinya sebagai instrumen pembiayaan dengan dana perbankan. Analisis SWOT, ANP (Analytic Network Process), dan Analisis Kelayakan Finansial menjadi metode penelitian masing - masing tujuan penelitian. Studi Kasus yang diambil adalah Pembangunan Terminal Terpadu Kota Depok.
Analisis SWOT menunjukkan Obligasi Daerah merupakan instrumen pembiayaan yang layak dan analisis ANP menunjukkan faktor kelembagaan adalah faktor paling berpengaruh, Pemerintah Daerah adalah penanggung jawab terhadap faktor tersebut, dan solusi yang paling berpengaruh adalah peraturan perundang - undangan. Analisis Kelayakan Finansial menunjukkan Pembangunan Terminal Terpadu Kota Depok Tahap 1 dapat dibiayai dengan Obligasi Daerah.

One of interesting project financing, outside State's Budget and Local Government's Budget, is Municipal Bond. The thesis will research feasibility of Municipal Bond as infrastructure project financing instrument, constraint and supporting factors of its issuance and use, and its comparison with banking funds as financing instrument. SWOT analysis, ANP (Analytic Network Process), and Financial Feasibility Analysis will be research methodes for each research purposes. The case study is the development of Depok City's integrated terminal.
SWOT analysis shows that Municipal Bond is a worth financing instrument and ANP proves that institutional factor is the most influence factor, local government is the charge of this factor, and the most influential solution is regulation. Financial Feasibility Analysis shows that the development of Depok City's integrated terminal first stage can be financed by Municipal Bond.
"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2012
T31834
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Admilla Wahyu Soeprapto
"Meskipun Indonesia memiliki potensi besar untuk sumber energi terbarukan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan energi terbarukan di negara ini masih relatif rendah. Salah satu penyebab utama lambatnya perkembangan pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia adalah terkait dengan terbatasnya pembiayaan proyek. Dalam pengaturan ini, Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan Daerah berfungsi sebagai cara alternatif untuk membiayai proyek-proyek energi terbarukan. Meskipun peraturan di Indonesia saat ini telah mengizinkan penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan oleh pemerintah daerah, sampai saat ini belum ada penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Di Prancis dan Afrika Selatan, Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan Daerah telah terbukti berhasil untuk menjadi metode pembiayaan proyek untuk proyek energi terbarukan. Skripsi ini berusaha menganalisis pendekatan terbaik untuk menerbitkan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan Daerah di dua negara utama, yaitu Prancis dan Afrika Selatan, dan memberikan rekomendasi bagi Indonesia terkait penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan Daerah. Pendekatan hukum-normatif digunakan dalam penelitian ini dikombinasikan dengan studi literatur. Kesimpulannya, kerangka peraturan Indonesia telah memungkinkan penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan Daerah, tetapi negara ini masih perlu mengembangkan kerangka kerja komprehensif yang akan menjadi standar bagi pemerintah daerah yang menerbitkan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan Daerah.

Despite Indonesia's massive potential for renewable energy sources, multiple studies have shown that the nation utilizes relatively low renewable energy. One of the primary reasons behind the slow development of renewable energy utilization in Indonesia is related to the limited measures of project financing. Green municipal bonds are alternative financing for renewable energy projects in this setting. Although Indonesia's current legislation has permitted the issuance of green bonds by local governments, there is no precedent of green municipal bonds issuance in Indonesia. In nations like France and South Africa, green municipal bonds have proven to be a successful means of project financing for renewable energy projects. This thesis seeks to analyze the best approaches for issuing green municipal bonds in two key countries, France and South Africa, and to provide recommendations for Indonesia regarding issuing green municipal bonds. A legal-normative approach is used in this study, combined with a literature study. This research concludes that Indonesia's regulatory environment has enabled the issuance of green municipal bonds. However, the country still needs to develop a comprehensive green municipal bonds issuance framework that would serve as a standard for local governments issuing green municipal bonds."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hendrico Ilham
"ABSTRAK
Banyak para pengamat ekonomi di Indonesia menyatakan bahwa krisis
ekonomi yang terjadi di Indonesia disebabkan karena adanya kesalahan dalam
manajemen negara yang terlalu sentralistik. Krisis ekonomi ini telah mendorong
sentimen positif terhadap paradigma pengelolaan ekonomi nasional secara
desentralisasi oleh unit-unit ekonomi daerah. Pada pengelolaan ekonomi secara
desentralisasi, seluruh daerah diharapkan dapat berdiri sendiri dalam
membangun daerahnya. Dan salah satu yang harus diperhatikan dalam
membangun daerah adalah kemampuan membiayai program-program
pembangunan itu dari sumber pendanaan sendiri. Karya akhir ini membahas
tentang salah satu alternatif sumber pendanaan pembangunan di daerah, yang
sejalan dengan kerangka otonomi yang diinginkan oleh banyak pihak.
Karya akhir ini dimulai dengan penjelasan singkat, keadaan sosial dan
ekonomi yang berkembang di Indonesia pada masa kini, beserta
permasalahannya. Dalam pembahasannya penulis merasa bahwa, keadaan
ekonomi Indonesia yang ada sekarang ini tidak seharusnya terjadi pada negara
seperti Indonesia. Sebagai negara yang banyak dianugerahi sumber daya alam
seharusnya Indonesia menjadi salah satu negara yang paling makmur di dunia.
Dari situ dapat ditarik kesimpulan secara singkat bahwa telah terjadinya ketidak
beresan sistem manajemen pengelolaan sumber-sumber perekonomian negara
yang tidak optimal. Sentimen terhadap desentralisasi, otonomi, referendum, atau
bahkan pemisahan diri dari negara kesatuan juga menambah kasanah paradigma
yang beredar di masyarakat pada saat ini. Paradigma tersebut timbul, karena
adanya perasaan ketìdakadilan serta penindasan terhadap kebutuhan yang
beraneka-ragam yang ada di Indonesia.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan suatu instrumen
pembiayaan yang diharapkan dapat menjadi jembatan atas pendanaan atas setiap
segmen kebutuhan yang beragam di Indonesia, Municipal bond, suatu bentuk
instrumen pendanaan yang dikeluarkan oleh Pemda, yang dapat digunakan baik
bagi pemerintah daerah ataupun sektor swasta, dapat merupakan sebagai suatu
alternatif terhadap pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut. Pertimbangan
mendasar penggunaan instrumen ini karena sifat-sifatnya yang memberikan
keleluasaan yang besar bagi penggunaannya.
Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan melihat pengalaman empiris
dari negara-negara lain. Pengalaman-pengalaman ini diperlukan untuk
mempermudah analisa manfaat penggunaan instrumen tersebut. Tidak hanya
manfaatnya yang ditonjolkan atas penggunaan municipal bond tetapi juga
kontroversi yang masih menjadi perdebatan alot di negara-negara yang telah
menggunakannya. Hal ini dimaksudkan agar kita dapat mempunyai referensi
yang singkat dalam membandingkan manfaat dan kelemahan instrumen
keuangan tersebut.
Pada bagian terakhir penulis menganalisis suatu kondisi skenarjo
seandainya municipal bond dicoba untuk diterbitkan di Indonesia. Pada bagian
ini diterangkan tentang prospek dan tantangan, serta kemungkinan
operasionalisasi municipal bond di Indonesia. Bahasannya secara singkat
mencakup tahapan operasional penerbitan municipal bond, yang terdiri dari
tinjauan secara hukum, dan kelembagaan, aspek keuangan. Kemudian, penulis
memberikan usulan atas saran kebijakan, beserta strategi implementasi
penerbitan municipal bond pada masa datang, yang diharapkan memberikan
masukan dalam proses menuju Otonomi yang berkeadilan di Indonesia.
"
1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yudi Irawan
"ABSTRAK
Krisis ekonomi yang hingga kini belum juga dapat diatasi oleh pemerintah
Indonesia telah menyebabkan berkurangnya bantuan dari pemerintah pusat untuk
pembangunan daerah karena keterbatasan dana yang dimiliki.
Sementara itu otonomi daerah menurut UU no 22 tahun 1999 tentang
pemerintahan Daerah yang mulai berlaku efektif pada tanggal 1 januari 2001 di satu sisi
memberikan kemandirian dan keleluasaan bagi daerah untuk mengatur wilayahnya
masing-masing, namun di sisi lain, daerah dihadapkan pada tanggung jawab yang lebih
besar untuk memajukan pembangunan di wilayahnya.
Untuk itu diperlukan suatu usaha bagi pemenintah daerah agar dapat tetap
melakukan pembangunan tanpa harus terlalu tergantung pada APBN dan APBD yang
sangat terbatas, hal ¡tu dapat dilakukan melalui investasi yang dilakukan oleh masyarakat,
dan hasilnya tidak hanya di dapat oleh investor saja, namun juga untuk kepentingan
masyarakat.
Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah guna meningkatkan
dana pembangunan daerah adalah melalui penerbitan obligasi pemerintah daerah
(municipal bonds). Dengan penerbitan obligasi ini diharapkan pemerintah daerah
mendapatkan dana pembangunan dari masyarakat sedangkan masyarakat mendapatkan
keuntungan yang berasal dari pendapatan bunga serta pokok obligasi tersebut dan juga
keuntungan dari proyek pemenintah daerah yang dibiayai oleh dana obligasi itu.
Untuk penerbitannya, dibutuhkan asas legalitas, suatu landasan hukum yang
bertujuan mengatur segala sesuatu tentang obligasi pemda itu, tidak hanya menyangkut
hak dan kewajiban penerbit obligasi yang dalam hal ini adalah pemda, namun juga
menyangkut hak dan kewajiban investor, sehingga dapat terhindar dari kerugian.
Selain asas legalitas juga diperlukan waktu (timing) yang tepat guna
penerbitannya untuk mengetahuinya dapat dilihat dari kondisi makroekonomi serta pasar
modal Indonesia, dengan pemilihan waktu yang tepat maka obligasi pemda yang
diterbitkan akan mampu di scrap oleh pasar sehingga tujuan dari penerbitannya yaitu
peningkatan dana pembangunan daerah di Indonesia dapat tercapai.
Harus di perhitungkan pula pasar dari obligasi pemda itu sendini, perdagangan
obligasi di Indonesia banyak dilakukan di bursa paralel, untuk itu dibutuhkan suatu
penggerak pasar (market maker) sehingga obligasi pemda dapat merupakan instrumen
keuangan yang likuid dan dapat diperjual-belikan di bursa dengan mudah.
Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah perlu transparansi keuangan pemda
serta sosialisasi kepada masyarakat, hal ini penting agar investor dapat benar-benar
mengetahui seberapa jauh kemampuan pemda untuk dapat memenuhi kewajibannya
melakukan pembayaran atas bunga dan pokok obligasi pemda yang diterbitkannya.
Jika hal-hal tersebut di atas dapat terpenuhi, maka prospek penerbitan obigasi
pemda sebagai upaya peningkatan dan pembangunan daerah di Indonesia akan sangat
menjanjikan, dan dengan tersedianya dana dari masyarakat maka kesinambungan
pembangunan di daerah dapat terus dilaksanakan karena tidak tergantung pada dana
APBD dan APBN.
"
Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2000
T3081
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rabinowitz, Alan
New York: John Wiley & Sons, 1969
332.6 RAB m
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Mohd. Husnal Yudian
"Didalam pemodelan jaringan pembebanan transportasi akan menghasilkan suatu model transportasi yang (pada umumnya) berbentuk matematis. Model ini merupakan refleksi pendekatan terhadap kejadian yang terjadi di jaringan transportasi yang ditinjau. Untuk mengetahui apakah model tersebut benar dan sesuai dengan apa yang terjadi pada kondisi nyata jaringan jalan tersebut, maka perlu dilakukan suatu uji yang disebut uji keabsahan atau uji validasi.
Validasi adalah suatu keharusan untuk menilai keabsahan suatu model. Proses validasi merupakan serangkaian pemeriksaan yang memerlukan usaha dan waktu. Validasi terhadap model pembebanan jaringan biasanya dilakukan berdasarkan data volumenya, akan tetapi bisa juga dilakukan dengan menggunakan variabel lain, seperti waktu tempuh (atau kecepatan). Secara umum, proses validasi pembebanan jaringan dikatakan absah jika perbandingan antara data volume atau waktu tempuh atau kecepatan dari hasil pemodelan pembebanan jaringan jalan dengan data volume atau waktu tempuh atau kecepatan yang sesuai dengan kondisi di lapangan, adalah sama atau mendekati sama nilainya.
Proses validasi diatas merupakan validasi terhadap demand, akan tetapi sebenarnya keabsahan basil model tidak hanya dilihat dari sisi demand tetapi juga ditentukan oleh baik atau tidak sisi supplynya. Sisi supply maksudnya adalah model jaringan jalannya. Jaringan jalan yang diterima perencana pada umumnya, diterima begitu saja tanpa memperhatikan kebenarannya secara lebih detail.
Untuk mengetahui apakah model jaringan yang dibuat sudah absah, sesuai serta mewakili jaringan jalan yang sebenarnya diperlukan suatu langkah-langkah untuk menguji keabsahan jaringan jalan tersebut. Jadi artinya, proses validasi terhadap model pembebanan jaringan itu sendiri terbagi dalam 2 bagian, yaitu sisi pemeriksaan model jaringan (sisi supply) dan sisi validasi terhadap model pembebanan jaringan (sisi demand).
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memformalkan atau membakukan langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan proses validasi pada pembebanan jaringan (assignment) transportasi, dengan penekanan pada sisi supplynya. Tahapan prosedur yang dilakukan didalam proses validasi adalah berupa pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan jaringan jalan (titik simpul, ruas dan konektor centroid), pemeriksaan karateristik jalan (panjang jalan, tipe dan kapasitas jalan, moda kendaraan, link performance function, jumlah lajur jalan dan lain-lain), pemeriksaan hasil model setelah dilakukan pembebanan jaringan transportasi dan yang terakhir adalah validasi terhadap hasil model pembebanan.
Penelitian ini memanfaatkan penggunaan teknologi gps, yang disebut dengan ITS- toolkit -probe car, dalam pengambilan data lapangan. Dengan alat ini data yang diperoleh adalah berupa waktu tempuh (atau kecepatan yang merupakan fungsi dari jarak dan waktu tempuh), sehingga dalam pengaplikasian prosedur validasi terhadap model pembebanan jaringan tidak berdasarkan data volume tetapi data kecepatan. Selain itu, jika menilik kondisi urban atau perkotaan, waktu tempuh (kecepatan) merupakan ukuran yang sangat sensitif untuk menentukan rute perjalanan dari satu zona ke zona lainnya.
Jarak antara asal dan tujuan yang lebih dekat atau pendek tidak menjamin bahwa waktu tempuh atau kecepatan pada rute tersebut lebih cepat dibandingkan dengan rute yang lebih panjang. Hal ini dikarenakan, waktu tempuh atau kecepatan perjalanan sangat tergantung pada karakteristik pada ruas-ruas yang dilalui. Dengan demikian, dalam penerapan prosedur validasi ini dicoba dengan menggunakan variabel kecepatan.
Dengan adanya langkah-langkah yang harus dilakukan seperti yang terurai diatas serta menggunakan bantuan perangkat keras dan lunak komputer, hasil penerapan prosedur dapat diketahui kesalahan-kesalahan yang terjadi pada jaringan jalan dengan lebih mudah sehingga dapat diperbaiki dengan cepat. Dengan kondisi model jaringan jalan yang sesuai atau sedekat mungkin mewakili kondisi lapangan yang sebenarnya, diharapkan memberikan hasil model pembebanan jaringan yang baik dan seakurat mungkin. Dan hasil validasi yang diperoleh terhadap ruas-ruas jalan yang ditinjau, menunjukkan bahwa perbedaan kecepatan antara hasil model dan survei sebagian besar berada dibawah 20 persen dengan tingkat korelasi sebesar R2=0,9821 yang berarti memiliki hubungan korelasi yang baik."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2005
T16069
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wawan Ruswanto
"Perkembangan kota di Indonesia ini ditandai oleh perkembangan empat kawasan kota besar, yaitu Jabotabek, Bandung Raya, Gerbang Kertasura (Surabaya), dan Mebidang (Medan). Secara keruangan (spasial), perkembangan kota juga memperlihatkan terjadinya koridor perkotaan-pedesaan yang mengaburkan perbedaan ciri wilayah perkotaan (urban) dan wilayah pedesaan (rural). Perkembangan kota seperti ini memunculkan cara pandang baru dalam melihat kota, yakni tidak lagi pada city based tetapi pada region based dan kota pun kurang dilihat lagi sebagai suatu sistem yang berjenjang (McGee 1991; Finnan 1997).
Pergeseran fungsi kota dan meluasnya wilayah perkotaan (melampaui batas administratif kota) membawa dampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat kota. Utamanya adalah konsentrasi penduduk mengarah ke pinggiran karena mengikuti perluasan wilayah industri dan tempat tinggal. Namun demikian, pusat kota tetap menjadi orientasi masyarakat, karena kota mempunyai berbagai fasilitas umum yang tidak dimiliki oleh wilayah-wilayah pinggiran, seperti pusat berbelanja, perkantoran, dan sekolah lanjutan. Dalam kesatuan wilayah yang luas seperti itu, peran transportasi sangat penting guna menunjang gerak perpindahan penduduk bukan hanya ke tempat kerja, tetapi juga ke sekolah, berbelanja, dan kebutuhan sosial lainnya. Dengan kata lain, transportasi merupakan salah satu komponen penting dalam perkembangan kota.
Dalam tesis ini, secara khusus menyoroti fenomena angkutan kota (angkot) di Kota Bogor, dan permasalahan penelitian difokuskan terhadap masalah: 1) Bagaimanakah perkembangan transportasi kota di Kota Bogor? 2) Bagaimanakah keberadaan transportasi kota dalam konteks perkembangan wilayah mega-urban Jabotabek?, dan 3) Sejauh manakah perkembangan transportasi kota memunculkan fenomena sosiologis di Kota Bogor?
Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran tentang dilema yang muncul dalam sistem transportasi kota, khususnya dalam perkembangan sosial ekonomi wilayah mega-urban, dan dampak sosiologis dari fenomena angkutan kota (angkot) sebagai salah satu pelayanan publik yang memadai.
Penelitian ini menggunalan metode penelitian kualitatif, dimana data penelitian dikumpulkan melalui metode wawancara mendalam, pengamatan, dan data statistik. Para informan dipilih melalui teknik penarikan sampel purposif dan teknik bola salju (snow ball). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang melukiskan keberadaan sarana transportasi umum kota dalam kaitannya dengan fenomena sosiologis yang ditimbulkannya.
Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa:
Pertama, perkembangan transportasi kota di Kota Bogor terus berkembang dari tahun ke tahun, terutama pada angkutan umum jenis angkot, bahkan mengarah pada kondisi yang sulit dikendalikan. Dalam era otonomi daerah, kewenangan, hak dan tanggungjawab pemerintahan kota semakin besar dalam mengatur sistem transportasi kota. Transportasi kota menjadi sumber pendapatan daerah juga masyarakat kota. Namun prasarana transportasi belum memadai, dan pemecahannya pun tersendat karena masalah dana dan sumber daya manusia. Dalam kondisi ini, kinerja pemerintah kota seringkali dipandang lambat.
Kedua, dalam konteks wilayah mega-urban, keberadaan transportasi kota ikut mewarnai perkembangan wilayah yakni mendorong munculnya desa-perkotaan, dan terpenuhinya kebutuhan antarwilayah terhadap barang dan jasa, dan ketiga, perkembangan transportasi angkutan kota telah memunculkan dilema sosiologis bagi masyarakat kota, diantaranya berkaitan dengan perannya sebagai sumber ekonomi penduduk kota, penggerak mobilitas penduduk kota, pendukung penyebaran konsentrasi penduduk, tetapi dampaknya adalah terjadi kemacetan lalu lintas yang melahirkan sebagian tindak kriminalitas, polusi kota, dan munculnya kehidupan premanisme.
Terkait dengan hal tersebut, transportasi kota menunjukkan kondisi yang dilematis, dimana dapat dianggap sebagai hal yang menguntungkan bagi satu pihak tetapi dapat pula merugikan pihak lain. Hal ini terjadi karena kelemahan berbagai pihak dalam menegakkan komitmen untuk menyediakan sarana angkutan kota yang baik, menguntungkan secara ekonomi tetapi juga kenyamanan sosial dan psikologis bagi warga kota. Perkembangan mega-urban, dalam konteks transportasi kota, cenderung kurang memihak kepentingan masyarakat kalangan menengah ke bawah, dimana mereka justru secara langsung terkait dengan pelayanan transportasi umum ini dan juga sebagai penyangga tenaga kerja industri."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12005
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
A.R. Indra Tjahjani
"Pada karya tulis ini dibuat model peramalan perjalanan kerja dan pemilihan fasilitas transportasi untuk para pekerja yang tinggal di wilayah Depok.
Pembuatan model matematis dilakukan berdasarkan hasil survei terhadap para pekerja yang bertempat tinggal di wilayah Depok, dengan kriteria, yang bersangkutan memiliki kendaraan pribadi (walaupun tidak dipergunakan untuk bekerja).
Untuk model peramalan dibuat berdasarkan multiple regresi linier kemudian dibandingkan dengan logit model, dan melalui pendekatan `binary choice' maka dapat ditentukan model yang dikehendaki sehingga hasil yang akan dipakai sebagai model peramalan adalah model yang mempunyai harga antara 0 dan 1.
Tahap berikutnya adalah melihat perilaku pelaku perjalanan terhadap adanya perubahan fasilitas, baik angkutan umum maupun parkir, Dari analisa data diperoleh probabilitas sensitivitas pelaku perjalanan."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 1998
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>