Saat ini banyak PPAT yang terjerat perkara di Pengadilan baik dari perkara perdata hingga perkara pidana, Salah satu penyebabnya adalah mengenai perbuatan melawan hukum. Dalam penelitian ini, PPAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam pembuatan Akta Hibah yang objek hibahnya tidak sah. Pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu bagaimana akibat hukum atas akta hibah yang dibuat oleh PPAT yang melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Mahlamah Agung Republik Indonesia Nomor 771 PK/Pdt/2017 dan Bagaimanakah pertanggungjawaban PPAT yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta hibah berdasarkan Putusan Mahlamah Agung Republik Indonesia Nomor 771 PK/Pdt/2017. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis nomatif yang menitikberatkan pada penggunaan data sekunder, sedangkan dari bentuknya adalah deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa akibat hukum atas akta hibah yang dibuat oleh PPAT yang melakukan perbuatan melawan hukum yaitu akta hibah Nomor 226/KB-XI/1999 dinyatakan batal demi hukum, sebab yang menjadi objek dari hibah tersebut bukanlah milik pemberi hibah, sehingga mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan. Oleh karenanya para pihak ahli waris AB harus menyerahkan tanah objek sengketa kepada ahli waris IM dalam keadaan kosong seperti semula tanpa suatu ikatan apapun dengan pihak ketiga. Oleh karenanya atas perbuatan PPAT yang telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dan melanggar ketentuan Pasal 39 PP No.24 Tahun 1997 dalam pembuatan akta hibah Nomor 226/KB-XI/1999, sehingga menimbulkan kerugian. Maka PPAT bertanggung jawab secara perdata berupa ganti rugi immateril kepada ahli waris IM.

---

At present, many PPATs are entangled in cases in court, both from civil cases to criminal cases, where one of the causes is about acts against the law. In this study, PPAT has committed an unlawful act in the making of a Grant Deed whose object of the grant is not valid. The main issues that will be discussed are how the legal consequences of the grant deed made by the PPAT who commits an unlawful act and how are the responsibility of the PPAT who commits an unlawful act in making the grant deed. The research method used in this research is normative juridical which focuses on the use of secondary data, while the form is descriptive-analytical. Based on the results of the study, it is known that the legal consequences of the grant deed made by PPAT who committed an unlawful act, namely the grant deed No. 226/KB-XI/1999 were declared null and void, because the object of the grant did not belong to the grantor, resulting in a dispute. or land conflicts. Therefore, the heirs of AB must hand over the land of the object of the dispute to the heirs of IM in an empty state as before without any ties to any third party. Therefore, PPAT KB's actions have fulfilled the elements of unlawful acts based on Article 1365 of the Civil Code and violated the provisions of Article 39 of PP No. 24 of 1997. So PPAT KB is civilly responsible in the form of interest compensation to IM's heirs.