Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah melakukan penghentian sementara transaksi 92 rekening Front Pembela Islam (FPI) dan afiliasinya. Walaupun telah habis jangka waktu berakhirnya penghentian sementara transaksi, dalam sejumlah kasus ditemukan rekening yang tidak dapat digunakan sebagaimana semestinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan tipe yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa PPATK dalam melaksanaan penghentian sementara transaksi telah sesuai dengan ketentuan yang ada, serta memiliki alasan dan dasar kewenangan yang kuat untuk melakukan upaya demikian. Sebagai nasabah beritikad baik yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan, dapat mengajukan keberatan secara langsung terhadap PPATK. Nasabah dapat menggunakan layanan pengaduan terhadap bank yang belum mencabut penghentian sementara transaksi meski sudah habis jangka waktunya, maka dapat menggunakan layanan pengaduan yang dimiliki oleh masing-masing bank. Jika nasabah tidak puas, maka dapat mengupayakan penyelesaian lewat LAPS SJK dan pengadilan negeri maupun pengadilan agama bagi bank syariah.

---

On January 20th, 2021, Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) had temporarily postponed the transactions of 92 accounts of Islamic Defender Army (FPI) and its affiliates. Even though the time period for the postponement held by PPATK had expired, several accounts were found that could not be used properly. The research method used in this thesis is juridical-normative type and qualitative data management. PPATK in carrying out the postponement of transactions on 92 FPI’s accounts and their affiliates  has complied with existing provisions, and has a strong reason for authority to make such efforts. As a good faith customer, they can appeals with the objection to PPATK in firsthand and use the complaint service owned by each bank for accounts whose transaction status has not been revoked by the bank concerned even when the time limit of postponement was over. If the customer is not satisfied, then they can seek a settlement through the LAPS SJK and the district court as well as the religious court for Islamic banks.