Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Proses Pemecahan Sertipikat Hak Milik Yang Dilanjutkan Dengan Akta Pembagian Hak Bersama Dan Akta Jual Beli (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 990 PK/PDT/2020) = Responsibilities of Land Deeds Officials in the Process of Splitting Freehold Title which are followed by Deeds of Sharing of Shared Rights and Deeds of Sale and Purchase (Study of Supreme Court Decision Number 990 PK/PDT/2020)

Tanggung Jawab Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Terhadap Pembatalan Akta Hibah Terkait Hibah Tanah Dan Bangunan Yang Melebihi Batas Maksimum Hibah (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 247/PDT.G/2022/PTA.Bdg) = The Responsibilites of the Sub-District Head as a Temporary Land Deeds Official Regarding Cancellation of Grant Deeds Related to Land and Building Grants that Exceed the Maximum Grant Limit (Study of Decision of the Bandung High Religious Court Number 247

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Pembatalan Akta Hibah Tanah dan Bangunan yang Sudah Dihibahkan. (Studi Kasus Putusan No. 3467/Pdt.G/2019/PA.JS) = Responsibilities of Land Deed Officials for Cancellation of Land and Building Grant Deeds that have been Granted. (Case Study of Decision No. 3467/Pdt.G/2019/PA.JS)

Implikasi Hukum Pemekaran Wilayah Kantor Pertanahan Terhadap Daerah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dalam Rangka Peralihan Hak Atas Tanah (Studi Simulasi Pemekaran Wilayah Kantor Pertanahan Terhadap Daerah Kerja PPAT di Kabupaten Bogor) = Legal Implications of the Expansion Land Office Jurisdiction on Authority of Land Deed Officials (PPAT) and the Deeds as the Basis for Transfer Land Rights (Simulation of the Expansion Land Office Jurisdictions on PPAT Working Area in Bogor Regency)

Keabsahan Akta dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Terhadap Akta Hibah Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Pemilik Atas Tanah Yang Sah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 95/K/Pdt/2021) = Legality of Deed and Responsibilities of Temporary Land Deeds Against the Deed of Grants Made Without the Approval of the Landlord on the Legitimate (Study of Supreme Court Decision Number 95/K/Pdt/2021).