Tanggung Jawab Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Terhadap Pembatalan Akta Hibah Terkait Hibah Tanah Dan Bangunan Yang Melebihi Batas Maksimum Hibah (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 247/PDT.G/2022/PTA.Bdg) = The Responsibilites of the Sub-District Head as a Temporary Land Deeds Official Regarding Cancellation of Grant Deeds Related to Land and Building Grants that Exceed the Maximum Grant Limit (Study of Decision of the Bandung High Religious Court Number 247

Kedudukan camat sebagai pejabat pembuat akta tanah (PPAT) sementara di kota Salatiga

Akibat Hukum Serta Peran Majelis Pembina Dan Pengawas PPAT Daerah Terhadap Akta Jual Beli Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Pemilik Hak Atas Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2127 K/PDT/2019) = Legal Consequences and the Role of Regional PPAT Supervisory and Directory Council for Sale and Purchase Deeds Made Without the Approval of Land Rights Owners (Study of Supreme Court Decision Number 2127 K/PDT/2019)

Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Akad Pembiayaan Investasi Pengalihan Pembiayaan Menggunakan Prinsip Murabahah (Studi Kasus Mahkamah Agung No. 401 K/Ag/2020) = Responsibilities of Notaries in Making a Investment Financing Contracts Transfer of Financing Using Murabahah Principles (Case Study of the Supreme Court No. 401 K/Ag/2020)

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Proses Pemecahan Sertipikat Hak Milik Yang Dilanjutkan Dengan Akta Pembagian Hak Bersama Dan Akta Jual Beli (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 990 PK/PDT/2020) = Responsibilities of Land Deeds Officials in the Process of Splitting Freehold Title which are followed by Deeds of Sharing of Shared Rights and Deeds of Sale and Purchase (Study of Supreme Court Decision Number 990 PK/PDT/2020)