Analisis Hukum Harta Kepailitan Tanah yang Berstatus Jual-Beli dalam Gugatan Hal-Hal Lain (Tinjauan Putusan No. 09/Pdt.Sus.GLL/2019/PN. Niaga.Jkt.Pst jo No. 8/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Nomor 65/Pdt. Sus.PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt = Legal Analysis of Bankruptcy Property with a Buy-Selling Status in Bankruptcy's Other Lawsuits (Verdict Review No. 09/Pdt.Sus.GLL/2019/PN. Niaga.Jkt.Pst jo No. 8/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Nomor 65/Pdt. Sus.PKPU/2012/PN

Hukum kepailitan: berdasarkan UU no. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: dilengkapi dengan UU no. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Implementasi Asas Going Concern dalam Undang-Undang Kepailitan di Indonesia Serta Dampak Kepailitan Terhadap Penilaian Kekayaan Intelektual Menurut Hukum Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 1397 K/PDT.SUS-PAILIT/2017) = The Implementation of Going Concern in Indonesia’s Bankcruptcy Law and the impact of Bankcruptcy to the valuation of Intangible assets based on Indonesian Law (Studi Kasus Putusan Nomor 1397 K/PDT.SUS-PAILIT/2017)

Kepailitan dan transfer aset secara melawan hukum: prosiding rangkaian lokakarya terbatas masalh-masalah kepailitan dan wawasan hukum bisnis lainnya 2004

Analisis biaya kebangkrutan dan keputusan pembiayaan sewa guna usaha pada perusahaan-perusahaan Go Public di Bursa Efek Jakarta