Tanggung Jawab Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah atas Transaksi Jual Beli dengan Kausa Pengakuan Hutang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 180 K/PDT/2024) = Legal Responsibility of Land Deed Officials for Sale and Purchase Transactions Based on Debt Acknowledgment (Study of the Supreme Court Decision No. 180 K/PDT/2024)

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Akta Jual Beli Atas Sertipikat yang Dibatalkan Pendaftaran Peralihan Haknya (Studi Kasus Putusan Nomor 550/Pid.B/2021/PN Jkt/Sel) = Responsibility of the Land Deed Making Official for the Deed of Sale and Purchase on the Canceled Registration of the Transfer of Rights (Case Study Verdict Number 550/Pid.B/2021/PN Jkt/Sel)

Akibat Hukum Ketidakpatuhan terhadap Putusan Mahkamah Agung dalam Kasus Pemberhentian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang Terbukti tidak Bersalah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 337 K/TUN/2021) = Legal Consequences of Non Compliance With The Decision of The Supreme Court in The Case of Termination of a Land Deed Official (PPAT) Proven Innocent (Study of Supreme Court Decision Number 337 K/TUN/2021)

Urgensi Keberadaan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara di Kabupaten Tangerang Ditinjau dari Kompetensi yang Dimiliki = The Urgency of the Presence of Temporary Land Deed Officials in Tangerang Regency Judging from the Competencies

Perlindungan hukum bagi pejabat pembuat akta tanah terhadap hak dan kewajiban ingkar = Legal protection for land deed officers against the rights and obligations of the army