Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi: Analisis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja = Government Regulation in Lieu of Law as Follow-up of Constitutional Court's Decision: Analysis on Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 about Job Creation

Larangan pendaftaran merek bersifat fungsional dalam mencegah persaingan usaha tidak sehat pasca perubahan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek & Indikasi Geografis Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 = Prohibition of functional trademark registration in preventing unfair competition Post-Amendment of Article 20 of Law Number 20 of 2016 Concerning Trademarks & Geographical Indications Through Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation Law

Implikasi Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 = The Implications Of The Formation Of Government Regulation In Lieu Of Law Number 2 Of 2022 About Job Creation As A Follow-Up To Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020

Pembubaran organisasi kemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menja = Dissolution of Community Organizations in Law Number 16 Year 2017 concerning Determination of Government Regulations Substituting In Lieu Number 2 of 2017 concerning Amendments to Law Number 17 Year 2013 concerning Community Organizations Becoming Laws

Pencabutan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang pasca penolakan dari dewan perwakilan rakyat republik Indonesia dalam sistem hukum nasional : analisis yuridis terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 4 tahun 2008 tentang jaring pengaman sistem keuangan = Revocation of government regulation in Lieu of law after rejection of the house representative of the republic Indonesia in national legal system : legal analysis of government regulation in lieu of law number 4 year 2008 about financial safety net