Perlindungan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dari Tanggung Jawab Perbuatan Melanggar Hukum Yang Diakibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah Lain Terkait Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Kuasa Mutlak (Studi Kasus Putusan PN Banda Aceh 69/PDT.G/2018/PN. Bna) = Protection of Land Deed Maker Officials from Liability for Unlawful Acts As a result of Other Land Deed Making Officials Related to the Transfer of Land Rights Regarding the Transfer of Land Rights Based on Absolute Power

Kebatalan akta PPAT dihubungkan dengan tanggung jawab PPAT sebagai pejabat umum : studi kasus akta jual beli hak atas tanah no. 8/Cikande Putusan Mahkamah Agung Nomor 2144K/PDT/2008 = The nullification deed of PPAT connected with responsibilities by PPAT as public official : study case deed of sale land rights number 8/Cikande Supreme Court verdict number 2144/PDT/2008

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Cacat Kehendak dalam Pembuatan Akta Jual Beli dengan Objek Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Kla) = The Responsibility of Land Deed Officials for Defects of Will in the Creation of Sale and Purchase Deeds with Land Objects (Study of the Kalianda District Court Decision Number: 2/PDT.G/2021/PN Kla)

Tata Cara Penyelesaian dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah yang Sertipikatnya Mengalami Overlapping (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang) = Procedures for Settlement and Legal Protection for Land Rights Holders with Overlapping Certificates (Case Study at Tangerang Regency Land Office).

Tinjauan yuridis akta jual beli palsu yang dibuat PPAT sementara sebagai dasar bagi pendaftaran hak atas tanah = Judicial review of counterfeit deed of sale and purchase made before temporary land deeds officer as the basis for registration land of rights