Pembubaran organisasi kemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menja = Dissolution of Community Organizations in Law Number 16 Year 2017 concerning Determination of Government Regulations Substituting In Lieu Number 2 of 2017 concerning Amendments to Law Number 17 Year 2013 concerning Community Organizations Becoming Laws

Mekanisme Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dengan atau tanpa Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Perspektif Hukum Keuangan Publik = Mechanism of State Capital Participation towards State-Owned Enterprises with or without Approval from The House of Representatives in the Perspective of Public Finance Law.

Pencabutan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang pasca penolakan dari dewan perwakilan rakyat republik Indonesia dalam sistem hukum nasional : analisis yuridis terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 4 tahun 2008 tentang jaring pengaman sistem keuangan = Revocation of government regulation in Lieu of law after rejection of the house representative of the republic Indonesia in national legal system : legal analysis of government regulation in lieu of law number 4 year 2008 about financial safety net

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur pemerintah daerah dalam pelaksanaan fungsi legislasi daerah : studi kasus pada penyusunan peraturan daerah di DPRD Kabupaten Banyumas = Council position as the local government in the implementation of local legislation function : case study on preparation of local regulations in the District Council Banyumas

Urgensi dan landasan konstitusional kewenangan mahkamah konstitusi untuk menguji konstitusionalitas peraturan pemerintah pengganti undang undang = Urgency and the constitutional basis of constitutional court s authority to perform a judicial review against the constitutionality of government regulation in lieu of law / Imam Heykal Djajadiningrat