Pinjam pakai kawasan hutan produksi untuk pengusahaan pertambangan ditinjau dari asas umum pemerintahan yang baik: studi kasus tumpang tindih kawasan izin pertambangan dan budidaya kehutanan di Provinsi Kalimantan Utara = Lease-to-use of production forest areas for mining exploitation analyzed using the general principle of good governance: case study for overlapping location of mining permits and forestry cultivation in North Kalimantan Province

Kewenangan gubernur dalam pencabutan izin usaha pertambangan setelah berlakunya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah: studi kasus: pencabutan izin usaha pertambangan PT Sebuku Batubai Coal = Governor's authority in revoking mining permits after the enactment of law number 23 of 2014 concerning regional government: case study: revocation of PT Sebuku Batubai Coal Mining Permit

Penambangan minyak tanpa izin (ilegal) di Wonocolo: studi kasus penambangan minyak tanpa izin (ilegal) di Wonocolo field CEPU PT Pertamina EP = Illegal oil mining in wonocolo: case study of illegal oil mining in Wonocolo field CEPU PT Pertamina EP

Kewenangan pemerintah pusat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerbitan izin usaha pertambangan panas bumi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah (studi kasus lelang Wilayah Kerja Pertambangan Sorik Marapi Roburan Sampuraga) = The authority of the central government in the development and control groups against geothermal mining permit issued by the local government case auction geothermal working mining area sorik marapi roburan sampuraga / Anita Widowati

Evaluasi kebijakan pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan batubara dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak pengusaha tambang batubara = Evaluation on land and building taxation on coal mining sector to improve coal mining entrepreneurs compliance / Aulia Rizki Wicaksono