Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Pejabat Umum Terhadap Pembatalan Akta Jual Beli Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 645 PK/Pdt/2020) = The responsibility of the land deed official as a public official for the cancellation of the sale and purchase deed due to an unlawful act (Case Study of the Supreme Court Review Decision of the Republic of Indonesia Number 645 PK/Pdt/2020)

Tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dalam pembuatan akta jual beli terhadap objek jual beli yang belum terpisah dari boedel waris (analisis kasus putusan majelis pengawas pusat notaris Nomor: 0/8/B/MJ.PPN/XII/2014) = Responsibility of land deed officers ppat in drawing up land sale and purchase deeds towards sale and purchase object yet to separate from boedel inheritance a case analysis on verdict of notary central supervisor assembly Nomor: 0/8/B/MJ.PPN/XII/2014)

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Terhadap Akta Jual Beli Hak Atas Tanah dengan Pengampuan yang Cacat Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 915 K/Pdt/2021) = The responsibility of the Land Deed Official (PPAT) for the Sale and Purchase Deed of Land with Legal Flaws (A Study of Supreme Court Decision Number 915 K/Pdt/2021)

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Pada Akta Jual Beli Dari Objek Tanah Yang Masih Dalam Upaya Hukum (Studi Simulasi Kasus Tanah Sengketa di Kota Depok) = Responsibilities of Land Deed Officials on Sale and Purchase Deeds of Land Objects Still Under Legal Effort (Study Simulation of Disputed Land Cases in Depok City)

Implikasi Hukum Pemekaran Wilayah Kantor Pertanahan Terhadap Daerah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dalam Rangka Peralihan Hak Atas Tanah (Studi Simulasi Pemekaran Wilayah Kantor Pertanahan Terhadap Daerah Kerja PPAT di Kabupaten Bogor) = Legal Implications of the Expansion Land Office Jurisdiction on Authority of Land Deed Officials (PPAT) and the Deeds as the Basis for Transfer Land Rights (Simulation of the Expansion Land Office Jurisdictions on PPAT Working Area in Bogor Regency)