Kewenangan OJK dalam Mengajukan Permohonan Pailit Sebelum dan Sesudah UU No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan di Sektor Keuangan = Authority of OJK in Submitting Bankruptcy Applications Before and After Law No. 4 of 2023 concerning the development and strengthening of the financial sector

Kedudukan Penyidik Otoritas Jasa Keuangan atas Penyidikan Tindak Pidana Perbankan Pasca Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Perbandingan antara Indonesia, Singapura, dan Thailand) = Position of Financial Services Authority Investigators in Banking Crime Investigation Post Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (Comparison between Indonesia, Singapore and Thailand)

Penyaluran Kredit Bank dengan Memerhatikan Keuangan Berkelanjutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan = The Implementation of Bank Credit Lending With due Regard to the Sustainable Finance Based On Law Number 4 Of 2023 On The Development and Strengthening of the Financial Sector

Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Penyelamatan Bank Dalam Resolusi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan = The Authority of Deposit Insurance Institutions in Bank in Resolutions Settlement Based on Law Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector

Kesiapan pelaksanaan Program Penjaminan Polis oleh Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan = Readiness of the implementation of the Insurance Policy Guarantee Program by the Deposit Insurance Agency Based on Law No. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector