Tanggung jawab notaris selaku pejabat umum atas akta pengikatan jual beli yang mengandung cacat hukum (analisis kasus putusan pengadilan negeri nomor 72/PDT.G/2006/PTK)

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Pemalsuan Identitas dan Tanda Tangan dalam Akta Jual Beli (Studi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 412/PDT/2018/PT DKI) = Responsibilitiy of Land Deed Officer for Identity and Signature Forgery in Sale and Purchase Deed (Study of DKI Jakarta High Court Decision Number 412/PDT/2018/PT DKI)

Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli yang Dinyatakan Batal Demi Hukum oleh Pengadilan Karena Tidak Memenuhi Syarat Verlijden (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2023) = Legal Responsibility of a Notary in the Making of a Sale and Purchase Binding Deed that is Declared Null and Void by the Court for Not Meeting the Verlijden Requirements (Study of Supreme Court Decision Number 1572 K/Pdt/2023).

Pelanggaran jabatan notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan akta jual beli untuk keluarga = Offense of notary as a PPAT in creating family sale and purchase deed

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Akta Jual Beli Atas Sertipikat yang Dibatalkan Pendaftaran Peralihan Haknya (Studi Kasus Putusan Nomor 550/Pid.B/2021/PN Jkt/Sel) = Responsibility of the Land Deed Making Official for the Deed of Sale and Purchase on the Canceled Registration of the Transfer of Rights (Case Study Verdict Number 550/Pid.B/2021/PN Jkt/Sel)