Pemungutan PPN terhadap transaksi online marketplace ditinjau dari undang-undang nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang, jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah = Vat collection in online marketplace transaction reviewed from law no. 42 of 2009 concering third amandement to law number 8 of 1983 concering taxes for additional value of goods, services, and taxes on luxury goods

Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Implementasi Pengadaan Berkelanjutan di Indonesia = Governance Capacity of Government Goods/Services Procurement Policy Institutions in the Implementation of Sustainable Public Procurement in Indonesia

Pemungutan pajak terhadap transaksi online marketplace di Indonesia bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah = Tax collection on online marketplace transactions in Indonesia for micro, small, and medium enterprises

Implementasi pemungutan pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik oleh online marketplace = Implementation of value added tax collection trading through electronic systems by online marketplace

Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Transparansi Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah = Implementation of Public Information Disclosure on Transparency of Government Goods and Services Procurement Documents