Kewenangan kejaksaan RI dan komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi ditinjau dari sistem peradilan pidana

Eksistensi wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pada lembaga kejaksaan RI dan komisi pemberantasan korupsi dalam penanganan tindak pidana korupsi

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyelesaian perkara persaingan usaha khususnya persekongkolan tender yang mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi

Perlindungan saksi yang terlibat tindak pidana korupsi

Kewenangan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dalam melakukan penyidikan dan penuntutan pada tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang no 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi (studi kasus pembelian helikopter MI-2 oleh Abdullah Puteh)