Tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah yang memalsukan tanda tangan dalam Akta Hibah : studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 44/PID.B/2021/PN.Clp = Land deed official's responsibility against falsification of signatures in Grant Deeds : study of District Court Decision Number 44/ PID.B/2021/PN.Clp

Peran dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk Memastikan Terlaksananya Asas Tunai dalam Pembuatan Akta Jual Beli Hak atas Tanah (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 215/Pdt.G/2014/PN.Bks) = The Role and Responsibility of the Ppat to Ensure the Implementation of the Cash Principle in Making Sale and Purchase Deeds in the Process of Sale and Purchase of Land Rights (Analysis of Decision of Bekasi District Court Number 215 /Pdt.G/2014/PN.Bks)

Mekanisme pembatalan dan tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah terhadap akta jual beli "pura-pura" berdasarkan putusan Pengadilan Negeri nomor: 159/Pdt.G/2018/PN. Bpp = Cancellation mechanism and the responsibility of land deed official on "pretended" sale and purchase deed based on Court Decision number: 159/Pdt.G/2018/PN. Bpp

Tanggung jawab seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah yang lalai dalam pembuatan akta jual berli: Analisis putusan pengadilan negeri nomor: 94/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Pst Tanggal 19 Oktober 2005 = The responsibility of a land certificate maker official who is considered as darelict on the duty in making a sale-purchased deed: Analysis of district court decision no. 94 /Pdt.G/PN.Jkt.Pst, October 19th 2005

Implikasi hukum terhadap perbuatan melawan hukum dalam perjanjian, akta kuasa dan akta jual beli yang dibuat oleh notaris/pejabat pembuat akta tanah: studi kasus: putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 57/Pdt.G/2018/PN.Dps.tahun 2018 = Legal implications of department against law in agreement, debt of authority and debt for buying selling made by notary/land titles registator: case study of Denpasar District court decision number 57/Pdt.G/2018/PN.Dps. 2018