Analisis gugatan pembatalan perkawinan akibat poligami setelah kematian suami serta akibat hukumnya terhadap anak dan harta (studi kasus putusan pengadilan agama Jakarta Timur no. 1999/Pdt.G/2010/PA JT jo. putusan pengadilan tinggi agama Jakarta no. 0106/Pdt.G/2011/PTAJK) = Analysis of the lawsuit of marriage cancellation due polygamy after husband death and legal due to the child and assets (a case study of religion court decision no. 199/Pdt.G/2010/PA JT jo. religion high court decision of Jakarta no. 0106/Pdt.G/2011/PTAJK)

Pembatalan perkawinan poligami tanpa persetujuan istri yang dilakukan setelah kematian suami: studi kasus putusan pengadilan agama pandeglang nomor 241/pdt.G/2012/PA.Pdlg = Annulment of polygamous marriage with the absence of wife s permission which done after the husband's death: analysis of the sentence of religious court of pandeglang No: 241/pdt.G/2012/PA.Pdlg

Akibat hukum pembatalan perkawinan poligami yang disebabkan ketiadaan izin isteri pertama ditinjau dari undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan: Analisis putusan pengadilan Agama nomr 822/Pdt.G /2004/PA.Dpk = Legal consequences of marriage cancellation due to lack of permits polygamy first wife in term of law number 1 of 1974 concerning marriage : Religious court decisions analysis number 822/Pdt.G /2004/PA.Dpk

Pembatalan perkawinan kedua karena poligami tanpa adanya izin istri pertama ditinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan: analisis putusan No. 43/Pdt.G/2014/PN.BTM = Cancellation of second marriage due to polygamy without first wife permission reviewed from law number 1 of 1974 on marriage: the analysis of decree number 43/Pdt.G/2014/PN.BTM

Pembatalan perkawinan karena ketiadaan izin isteri pertama dalam melakukan poligami ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam (Analisis putusan Pengadilan Agama Tangerang No. 312/Pdt.G/2009/PA.Tng) = Annulment of marriage caused by the absence of permission from the first wife on doing polygamy reviewed from marriage law (Law No. 1 Year 1974) and Islamic Law (Analysis of the sentence of Religious Court of Tangerang No. 312/Pdt.G/2009/PA.Tng)