Analisa yuridis terhadap pelaksanaan jabatan notaris yang merangkap sebagai pejabat pembuat akta tanah (ppat) yang merugikan klien = Juridical analysis of the implementation of notary as an accredited land deed officer (ppat) the adverse clients

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai subjek hukum undang-undang tindak pidana korupsi (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 62/PID.SUS-TPK/2017/PN.SBY) = Notary and Land Deed Official (PPAT) as subject of Law No. 31 Year 1999 (as amended by Law No. 20 Year 2001) regarding eradication of criminal acts of corruption (case study the Verdict of District Court of Surabaya Number 62/Pid. Sus-TPK/2017/PN.SBY)

Akibat hukum keberpihakan notaris/ppat dalam pembuatan akta jual beli atas tanah (studi putusan makamah agung nomor 1175 k/pid/2016) = Legal concequences of notary/ppat allegiance in making the deed of sale and purchase of land (study of the verdict of sepreme court of the republic of Indonesia number 1175 k/pid/2016)

Aspek hukum dari Baitul Qiradh sebagai lembaga keuangan dan perlindungannya terhadap nasabah

Perlindungan hukum terhadap tanggung jawab notaris berdasarkan pasal 66 terkait dengan putusan mahkamah konstitusi nomor 49/PUU- X/ 2012 dan undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris = Legal protection of notary liability associated based on article 66 clause with the verdict of constitutional court number 49/ PUU- X/ 2012 and notary law number 2 of 2014 concerning of notary occupation