Bhaktiarsa Bagus Syaifullah
Kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan (kajian mengenai peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 tahun 2018 tentang pengharmonisasian rancangan peraturan menteri, rancangan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, atau rancangan peraturan dari lembaga nonstructural oleh perancang peraturan perundang-undangan) = The Authority of The Minister of Law and Human Rights in Harmonizing The Draft Legislation / Bhaktiarsa Bagus Syaifullah
2019
 UI - Skripsi Membership
Fajar Kurniawan
Pengharmonisasian rancangan peraturan menteri : analisis peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 23 tahun 2018 tentang pengharmonisasian rancangan peraturan menteri, rancangan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, atau rancangan peratur = Harmonizing the draft ministerial regulation : analysis of law and human right ministryregulation no. 23/2018 about harmonizing the draft ministerial regulation, draft regulation of non-ministerial governmen institutions, or draft regulations from non- st
2019
 UI - Tesis Membership
Damanik, Gabriel Stevent
Kewenangan menteri hukum dan hak asasi manusia dalam penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur non-litigasi = The authority of minister of law and human rights in non-litigation regulation-dispute resolution
2019
 UI - Skripsi Membership
Yuli Rakhmawati Ramdhani
Perlindungan Hukum Dan HAM Terhadap Guru Honorer Non Sertifikasi Pada Sekolah Swasta Di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan = Legal Protection Law and Human Right Honorary Teacher Non Certification At Private School On CIbadak Sukabumi Regency Accordance to Law Regulation
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
 UI - Tesis Membership
Faruqi Robbani
Sinkronisasi format daftar isian sistem administrasi badan usaha berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 17 tahun 2018 tentang pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan firma dan persekutuian perdata = Synchronization of the format of contents of business afency administration system based on the regulation of the Minister of Law and Human Rights number 17 of 2018 regarding registration of commanditary fellows, firma following and perdata following
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
 UI - Tesis Membership