Perlindungan hukum terhadap notaris dan pejabat pembuat akta tanah dengan adanya klausula baku tentang kebenaran identitas para penghadap dalam akta autentik = Legal protection for public notary and land deed official with the existence of standard clause about the truth identity of the clients in authentic deed

Perlindungan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dari Tanggung Jawab Perbuatan Melanggar Hukum Yang Diakibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah Lain Terkait Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Kuasa Mutlak (Studi Kasus Putusan PN Banda Aceh 69/PDT.G/2018/PN. Bna) = Protection of Land Deed Maker Officials from Liability for Unlawful Acts As a result of Other Land Deed Making Officials Related to the Transfer of Land Rights Regarding the Transfer of Land Rights Based on Absolute Power

Implikasi Hukum Penggunaan Kuasa Palsu Pengurusan Hak Atas Tanah terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pemilik Tanah dan Pihak Ketiga (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 859 K/Pid/2023) = Legal Implications of Using Fake Power of Attorney for Land Rights Administration against Land Deed Officials, Land Owners and Third Parties (Study of Supreme Court Decision Number 859 K/Pid/2023)

Perlindungan Hukum Bagi Pihak yang Dirugikan Akibat Akta Peralihan Hak Atas Tanah oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yang Dibuat Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3460 K/Pdt/2017) = Legal Protection for Those Harmed by Deeds Transfer of Land Rights by Notaries/Officials of Land Deeds Made Unlawfully (Study of Supreme Court Decision of the Republic of Indonesia Number 3460 K/ Pdt/2017)

Perlindungan Hukum bagi Penerima Hibah Tanpa Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah sebelum Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor = Legal Protection for Holders of Deed of Land Deed Officials before the Enforcement of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration (Case Study of the Decision of the Limboto District Court