Tinjauan yuridis pengalihan hak atas merek pada saat permohonan pendaftaran merek berdasarkan pasal 41 ayat 8 undang-undang no. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis = Juridical review of trademark assignment on trademark application based on article 41 paragraph 8 of law no. 20 year 2016 regarding trademark and geographical indications / Eva Dewi Kartika

Perpanjangan merek tanpa pemeriksaan (Tinjauan terhadap Pasal 21 ayat (1) huruf b dan huruf c, Pasal 21 ayat (3), Pasal 36 dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis) = Renewal of trademarks without examination (Review of Article 21 paragraph (1) letter b and c, Article 21 paragraph (3), Article 36 and Article 37 paragraph (1) of Law Number 20 of Year 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications)

Perlindungan Merek Terdaftar Yang Diparodikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis = The Protection Of Registered Trademarks That Are Parodied Under Law Number 20 of 2016 On Trademarks And Geographical Indications

Legalitas Pendaftaran Kata Umum sebagai Nama Merek dengan Kaitannya pada Kelas Merek dan Jenis Barang: Studi Terhadap Kata ?Teh? pada Es Teh Susu Nusantara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis = Legality of Registration of Common Name as Brand Names with Relation to Brand Classes and Types of Goods: A Study of the Word "Tea" in Es Teh Susu Nusantara Based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications

Larangan pendaftaran merek bersifat fungsional dalam mencegah persaingan usaha tidak sehat pasca perubahan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek & Indikasi Geografis Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 = Prohibition of functional trademark registration in preventing unfair competition Post-Amendment of Article 20 of Law Number 20 of 2016 Concerning Trademarks & Geographical Indications Through Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation Law