Tinjauan hukum mengenai bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang telah berakhir jangka waktunya di wilayah daerah khusus ibukota Jakarta berdasarkan peraturan daerah provinsi daerah khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun 2010 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan = The review of law concerning the acquisition duty of right on land and building against inheritance on the terminated right to build in the territory of special regional capital of Jakarta as regulated based on regional government regulation of special regional capital Jakarta Province number 18 of 2010 concerning acquisition duty of right on land and building

Analisis mengenai masa transisi dalam pemberlakuan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagai pajak daerah berdasarkan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah jo. peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 tahun 2010 tentang BPHTB (Studi kasus: wajib pajak pada kantor pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama Kramat Jati) = Analysis of transition in the enforcement of land and building transfer tax (BPHTB) as Local tax under law number 28 of 2009 on regional taxes and regional Levies jo. DKI Jakarta Regional Regulation Number 18 of 2010 on BPHTB (Case Study: Taxpayers In Kramat Jati Tax Service Office (KPP Kramat Jati)

Analisis kesiapan sistem remunerasi berdasarkan peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta no. 222 tahun 2016 di RSUD Pesanggrahan tahun 2017 = Remuneration system readiness analysis at RSUD Pesanggrahan in 2017 based on governor DKI Jakarta regulation no 222 year 2016

Implikasi berlakunya peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 193 tahun 2016 terhadap notaris selaku PPAT dalam menandatangani akta jual beli = the implications of Jakarta special region governor regulation number 193 year 2016 towards notary as land deed PPAT in signing deed of sale and purchase

Perceraian pegawai negeri katolik berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 juncto peraturan pemerintah nomor 45 tahun1990 (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tahun 2016 ke tahun 2018) = Catholic civil servant divorce based on government regulation number 10 year 1983 juncto government regulation number 45 year 1990 (case study of district Court Decisions Pematang Siantar year 2016 to year 2018)