Kemandirian notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta autentik studi kasus putusan majelis pengawas pusat tanggal 12 Juli 2017 nomor 04/B/MPPN/VII/2017 = Independecy of notary as public functionary on making authentic deeds case analysis putusan majelis pengawas pusat tanggal 12 Juli 2017 nomor 04/B/MPPN/VII/2017

Implikasi penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan menyerahkan protokol tanpa usul permohonan kepada Majelis Pengawas Notaris : studi kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 10/B/MPPN/XII/2017 = Implication of criminal sanctions against notary proven providing criminal acts of corruption and submitting protocol without proposal of request to Notary Supervisory Board : case study of decision of Supervisory Board of Notary Center Number 10/B/MPPN/XII/2017

Sanksi Jabatan dan Etika Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Perzinahan (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor : 31/B/MPPN/VII/2020) = Departmental And Ethics Sanctions Against Notaries Who Commit Adultery Crimes (Study of The Decision of the Notary Central Supervisory Board, Number 31/B/MPPN/VII/2020)

Perlindungan hukum terhadap notaris atas laporan masyarakat yang tidak jelas: studi putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris No. 02/B/MPPN/X/2018 = Notary legal protection against baseless public reports: study on the Supervisory Board of Notary decision No. 02/B/MPPN/X/2018

Sistem sanksi dalam penegakan hukum terhadap notaris berdasarkan undang-undang jabatan notaris (studi kasus terhadap putusan majelis pengawas notaris) = System law enforcement against sanctions in notary based on the notary act (case study verdict against notary supervisory council)