Kewenangan penyidikan polisi dan jaksa dalam tindak pidana korupsi : analisis putusan MK nomor 28/PUU-V/2007 perihal pengujian undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan terhadap undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 = The right of investigation by the police and the public prosecutor in corruption matter : analysis decision by the constitutional court No. 28/PUU-V/2007 about the reviewing law of the republic of indonesia number 16 of the year 2004 regarding public prosecutor against constitutional law

Kedudukan dan peran lembaga kejaksaan pada undang-undang no. 16 tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia dari perspektif hukum tata negara

Analisa Yuridis Mengenai Otentisitas Akta Yang Dibuat Oleh Notaris yang Melakukan Pelanggaran Pasal 16 Ayat 1 Huruf a dan Pasal 17 Huruf f Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Studi Kasus Putusan Tanggal 16 Juni 2011 Nomor 06/PTS/MJ.PWN Prov Banten/VI/2011 = Juridical analysis of deed authenticity by a notary who breaches article 16 section 1 letter a and article 17 letter f of the legislation of the Republic of Indonesia no. 30 in 2004 about notary position. case study sentence on June, 16th 2011 No. 16/Pts/MJ.PWN Prov Banten/VI/2011

Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan

Pengangkatan Kembali Notaris yang Diberhentikan dengan Tidak Hormat Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris = Reappointment of A Notary who has been Dishonorably Discharged Based on Article 13 Law of Republic Indonesia Number 30 of 2004 on Notary Position.