Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam melakukan Kualifikasi Pelanggaran Jabatan Notaris sebagai Tindak Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/PID/2021) = The Role of Notary Honorary Council in Qualifying Notary Public Official Acts of Violation as Criminal Offence (Study of Supreme Court Decision Number 41 PK/PID/2021)

Tindak pidana pemalsuan surat yang dituduhkan kepada seorang notaris studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Maret 2016 Nomar 71K/PID/2016 = Criminal act of letter forgery alleged towards a notary case study of Supreme Court of the Republic of Indonesia on 28th march 2016 verdict number 71K/PID/ 2016

Perlindungan hukum terhadap notaris yang sedang dalam proses penyidikan dengan terbentuknya majelis kehormatan notaris wilayah = Legal protection for notary who signed as witness in investigation process with formation the board of honor notary in region

Akibat Hukum Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Untuk Pemeriksaan Notaris Atas Pendaftaran Perjanjian Yang Tertera Nama Notaris Yang Bersangkutan (Studi Kasus Putusan Nomor Um.Mknw.Dki.Jkt.11.21.-323) = Legal Consequences of Approval of the Regional Notary Honorary Council for Notary Examination of the Registration of Agreements with the Name of the Notary Involved (Case Study of Decision Number Um.Mknw.Dki.Jkt.11.21.-323)

Pengertian perbuatan melawan hukum dalam hubungannya dengan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta