Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU

Disparitas Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) = The Disparity in Handling Violations of the Administration of Elections for Governors, Regents and Mayors in Law Number 10 of 2016 and Handling of Violations of Election Administration in Law Number 7 of 2017 by the Election Supervisory Body (Bawaslu)

Proses pembahasan undang-undang tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah...

Perubahan sikap politik koalisi merah putih terhadap mekanisme pemilihan kepala daerah dalam pembahasan perppu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota = Change of the political stance of koalisi merah putih toward regional head election mechanism in study of perppu number 1 of 2014 on the election of governors regents and mayors