Perlindungan Hukum Pejabat Pemerintah dari Didakwa Melakukan Tindak Pidana Korupsi atas Kewenangan Diskresi = Legal Protection of Government Officials from Indicting Corruption Crimes Overdiscretionary Powers.

konstitusionalitas pengadilan tindak pidana korupsi

Penganaan pidana tambahan terhadap korporasi yang bukan tersangka atau terdakwa dalam perkara korupsi = Imposition of additional crimes against corporations that are not suspects or accused in corruption cases

Pertanggungjawaban Notaris Sebagai Pejabat Umum yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Surat Berharga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 212/PID.B/2021/PN Bdg) = Accountability of a Notary as a Public Official Who Committed the Crime of Securities Embezzlement (Study of Decision of the Bandung District Court Number 212/PID.B/2021/PN Bdg)

Mekanisme Penindakan terhadap Anggota DPR yang melakukan Tindak Pidana Korupsi