Kedudukan hukum Badan Perwakilan Anggota (BPA) dalam mengatasi masalah gagal bayar pada perusahaan asuransi usaha bersama : studi kasus Perusahaan Asuransi Jiwa bersama Bumiputera 1912 = The legal position of Badan Perwakilan Anggota (BPA) in overcoming the problem of failure to pay at a mutual insurance company : case study Asuransi Jiwa bersama Bumiputera 1912 Company

Studi kedudukan dan kewenangan desa dinas dan desa pakraman di provinsi Bali: Desa Ekasari Kecamatan Melaya dan Desa Asah Suren Kecamatan Pakutatan Kabupaten Jembrana Bali

Analisis yuridis posisi negara (pemerintah) dalam kontrak production sharing migas menurut kuhper dan undang-undang migas no. 22 tahun 2001 juncto pasal 33 ayat (3) UUD 1945 = Analysis juridical the position of the state (government) in production sharing contract according to the civil code and the law no. 22/2001 concerning natural oil and gas in conjunction article 33 (3) the 1945 constitution

Kewenangan pemberian grasi oleh presiden menurut sistem hukum, sistem ketatanegaraan, dan hak asasi manusia negara kesatuan Repubik Indonesia (setelah perubahan kedua UUD 1945) = The authority of pardon granted by president according to law system constitutional system and human rights in negara kesatuan Republik Indonesia after 2nd amendment of constitution 1945

Kedudukan hukum pegawai pemerintah bukan aparatur sipil negara berdasarkan undang undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara = Legal position of government employees non state civil apparatus based on undang undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara.