Prinsip diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia berdasarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak = Principles of diversion in the criminal justice system children in Indonesia based on Law number 11 year 2012 on children criminal justice system

Penerapan Syarat Diversi Berdasarkan Pasal 7 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditingkat Penyidikan.(Studi Kasus Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru) = Application of the Diversion Requirements under Article 7 point 2 of the Law Number 11 of 2012 on Criminal Justice System for Children at Investigation Level (A Case Study in the Jurisdiction of Pekanbaru City Sub-Regional Police).

Pendekatan keadilan restoratif dalam proses diversi yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) untuk penyelesaian perkara tindak pidana anak berdasarkan undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (studi di bapas klas I Jakarta Pusat) = Restorative justice approach on the diversion by balai pemasyarakatan bapas for the settlement of the matter a criminal offence commited by child based on the juvenille justice system act number 11 of 2012 study on bapas klas 1 central jakarta

Peran Pembimbing Kemasyarakatan di dalam Perlindungan Anak Berdasarkan Penerapan Keadilan Restoratif pada Proses Hukum Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak = The Role of Probation and Parole Officer in Protecting Children's Rights Based on the Implementation of Restorative Justice in Legal Processes Against Children Based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System

Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Dalam Pelaksanaan Diversi Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak Dihubungkan Dengan Ketentuan Pasal 109 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana = Issuance of Warrant for Termination of Investigation in the Implementation of Diversion According to the Juvenile Criminal Justice System Related to the Provisions of Article 109 of the Criminal Procedure Code