Tinjauan yuridis praktis atas kewajiban penunjukan penasehat hukum oleh pejabat penyidik sebagaimana diatur dalam pasal 56 KUHAP sebagai bentuk perlindungan hak asasi tersangka dalam proses penyidikan

Pelaksanaan hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang: studi putusan pengadilan negeri Tanjung Karang Nomor: 1633/PID.B/2009/PN.TK, atas nama Fitriyani Binti Muradi =The Implementation of restitution rights on Trafficking in Persons by the Act Number 21/2007 on Combating The Crime of Trafficking in Persons: study decision of Court Number: 1633/PID.B/2009/PN.TK, in the name of Fitriyani Binti Muradi

Perlindungan hukum badan intelijen dalam melaksanakan salah satu tugas di bidang pemberantasan kejahatan terorisme di Indonesia ditinjau dari perspektif ketahanan nasional = Legal protection on intelligent agencies in order to implement the duty of the agencies in against terrorism in Indonesia reviewed from national resilience perspective

Analisa yuridis terhadap terorisme sebagai dasar negara untuk melakukan derogasi dari konvensi-konvensi HAM internasional dalam keadaan darurat = A juridical analysis on terrorism as a basis to derogate from international human rights conventions in states of emergencies

Kewenangan lembaga praperadilan dalam memerintahkan penetapan status tersangka: studi kasus permohonan praperadilan MAKI terhadap KPK = Pre-judicial institutions' authority in ordering determination of suspect status: case study of MAKI pretrial requests to KPK