Otentisitas Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang dibuat notaris berdasarkan Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris = The Authenticity of SKMHT made by notary in accordance to act number 30 year 2004 regarding the notary

Tanggung Jawab Notaris dalam Membuka Rahasia Jabatan tanpa Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (Studi Kasus Putusan Nomor 1/PDT/2018/PT PLK) = Responsibilities of Notaries in Disclosing Notary Position Secret Without Regional Notary Honor Council Approval (Case Study of Decision Number 1/PDT/2018/PT PLK)

Tindakan Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang Sudah Pernah Melakukan Pelanggaran Serta Dijatuhi Sanksi (Studi Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor:03/PTS/Mj.PWN Prov Banten/III/2020) = Action of Notary Supervisory Council to the Notary Ever Carry out Breach and Got a Penalty (Study of Decision of the Regional Examining Council of Notary of Banten Province Number 03/PTS/Mj.PWN Prov Banten/III/2020)

Perlindungan notaris sebagai pejabat umum berdasarkan Pasal 66 dan 66A Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris = Notary protection as Public Official under Article 66 and 66A of Law Number 2 year 2014 about amandement of Law Number 30 year 2004 about position of notary

Peran dan wewenang notaris dalam memberikan penyuluhan hukum ditinjau dari undang undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dan kode etik notaris = The role and authority of notary in providing law s guidance seen from perspective of law number 30 year 2004 concerning the occupation and ethics code of notary