Analisa hukum pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan waris terhadap harta bersama di Kabupaten Badung tahun 2012 = Legal analysis on imposition of the land and building title transfer fee of the inheritance upon the joint asset in Badung Regency year 2012

Pelanggaran wajib pajak terhadap pelaksanaan sistem self assessment dalam perhitungan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPTHB) di kota Jakarta Barat = The offence of tax payers to implement self assessment system in counting the duty of right over land and building (BPTHB) in West Jakarta

Model penilaian properti berbagai penggunaan tanah di Indonesia

Analisis Pengaruh Kebijakan Publik terhadap Penerimaan Pajak di Level Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia : Studi Kasus Pada Pemerintah Tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur = Influence analysis of public policy to tax revenue in the levels of central government, provincial government and regency/city in Indonesia : A case study level government district in East Java province

Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dalam penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah = Distribution of authority between the central government and regional government based on law number 23 year 2014 concerning regional government in providing houses for low-income communities