Peranan tahapan pengadaan tanah dalam pembangunan Bandar Udara Kulon Progo sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum: analisis kasus Putusan 07/6/2015/PTUN.YK = The role of the stages of land acquisitions in development Airport Kulon Progo according to Law Number 2 of 2012 on land acquisition for the development to public interest: case analysis Court Judgement 07/6/2015/PTUN.YK

Kebijakan dana bagi hasil antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah pada kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi ditinjau dari Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah = Policy funds to result the central and local government on the contract business activities upstream oil and gas review of Law number 33 of 2004 about financial balance between central and local governments

Implikasi penerapan Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum terhadap PT PLN (Persero) dalam proses pengadaan tanah untuk mendukung penyediaan tenaga listrik = Law number 2/2012 on land acquisition for development of public facilities it implications for PT PLN (Persero) and the company's land acquisitision practices for electrical power provision

Tinjauan yuridis peran kontraktor dalam struktur project finance pada pembiayaan kegiatan usaha hulu Liquefied Natural Gas (LNG) di Indonesia setelah berlakunya undang undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi: studi kasus proyek lng arun = Juridical analysis of contractor s role in financing upstream business enterprise of Liquefied Natural Gas (LNG) in indonesia after the enactment of law number 22 of 2001 in Indonesia: case study arun LNG project

Kontrak kerja sama layanan jasa Litbang antara Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "Lemigas" dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) berdasarkan pedoman tata kerja BP Migas (SKK Migas) Nomor 007 Revisi-II/PTK/I/2011 tentang pedoman pengelolaan rantai suplai kontraktor kontrak kerja sama dalam perspektif hukum keuangan publik = Research and development service cooperation contract between public service agency of research and Development Centre for Oil and Gas technology "Lemigas" and contractor of cooperation contract (KKKS) based on BP Migas Administrative Guidelines No. 007 Revisi-II/PTK/I/2011 on supply chain management of Contractor of Cooperation Contract in Public Finances Law perspective