Kewenangan OJK dalam Mengajukan Permohonan Pailit Sebelum dan Sesudah UU No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan di Sektor Keuangan = Authority of OJK in Submitting Bankruptcy Applications Before and After Law No. 4 of 2023 concerning the development and strengthening of the financial sector

Analisis pengalihan participating interest setelah pemberesan harta dalam kepailitan = Judical analysis of the transfer of participating interest after bankruptcy property settlement

Penerapan prinsip paritas creditorium serta prinsip structured prorata dalam pembagian harta pailit dan dampaknya terhadap pekerja/buruh perusahaan pailit : studi kasus Putusan Mahkamah Agung no. 049 PK/Pdt.Sus/2011 = Application of paritas creditoriun principle and structured prorata principle on distribution of bankruptcy estate and its impact on workers/laborers rights at bankrupt company : case study Putusan Mahkamah Agung no. 049 PK/Pdt.Sus/2011

Penafsiran piutang yang dialihkan cessie dalam perkara kepailitan (studi kasus dengan nomer perkara 764 K/PDT. Sus/2010 dan 662 K/PDT/Sus 2011) = interpreting the route accounts receivables cessie in bankruptcy case ( case studies with case number 764 KPDT/Sus 2010 and 662 K/PDT/Sus 2011 / Pramanda Anggraeni

Analisis biaya kebangkrutan dan keputusan pembiayaan sewa guna usaha pada perusahaan-perusahaan Go Public di Bursa Efek Jakarta