Asuransi marine cargo ditinjau dari instruksi presiden nomor 5 Tahun 2005 tentang pemberdayaan industri pelayaran Nasional

Pelaksanaan instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 1979 tentang kebijaksanaan perpajakan

Instruksi Presiden RI nomor 5 tahun 2003 tentang paket kebijakan ekonomi menjelang dan sesudah berakhirnya program kerjasama dengan IMF

Tinjauan yuridis terhadap instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2002 tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitur yang telah menyelesaikan kewajiban atau tindakan hukum kepada debitur yang tidak penyelesaiakn kewajibannya berdasarkan penyelesaian kewajiban pemegang saham

Kepres RI ( keputusan Presiden Republik Indonesia) Nomor 1 s/d 46 Inpres RI ( Instruksi Presiden Republik Indonesia) 1994