Implementasi Peranan Perangkat Peraturan Perundang-undangan Penanaman Modal Asing di Provinsi Daerah Ibukota Jakarta Pasca Undang-undang No.22 Tahun 1999

Peran Pengadilan Negeri Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

Penafsiran Hakim terhadap Pengertian Utang sebagai Syarat Kepailitan

Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Ditinjau dari Hukum Telematika dan Kenotariatan

Beberapa Permasalahan Hukum yang Berkaitan dengan Pengaturan Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran Giral