Pembatalan perkawinan karena ketiadaan izin isteri pertama dalam melakukan poligami ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam (Analisis putusan Pengadilan Agama Tangerang No. 312/Pdt.G/2009/PA.Tng) = Annulment of marriage caused by the absence of permission from the first wife on doing polygamy reviewed from marriage law (Law No. 1 Year 1974) and Islamic Law (Analysis of the sentence of Religious Court of Tangerang No. 312/Pdt.G/2009/PA.Tng)

Pembatalan perkawinan kedua karena poligami tanpa adanya izin istri pertama ditinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan: analisis putusan No. 43/Pdt.G/2014/PN.BTM = Cancellation of second marriage due to polygamy without first wife permission reviewed from law number 1 of 1974 on marriage: the analysis of decree number 43/Pdt.G/2014/PN.BTM

Pembatalan perkawinan poligami yang tidak sah oleh istri pertama setelah kematian suami (Studi Putusan Pengadilan Agama Sukabumi nomor 0135/PDT.G/2018/PA.Smi) = Cancellation of unauthorized polygamy marriage stated by his first wife after the death of a husband (Study of the Sukabumi Religious Court Ruling Number 0135/PDT.G/2018/PA.Smi)

Pembatalan perkawinan poligami akibat ketiadaan izin isteri sah dilihat dari hukum islam, undang-undang no. 1 tahun 1974, dan kompilasi hukum islam (Studi kasus putusan pengadilan agama Depok nomor 324/Pdt.G/2006/PA.Dpk) = Aborted polygamous nuptial due to the absent of consent from the lawful wife from the perspective of islamic law, regulation no. 1 of 1974, and compilation of islamic laws (Case study of the decision of religious court of Depok number 324/Pdt.G/2006/PA.Dpk)

Pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas yang disertai dengan poligami menurut pandangan undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam: analisis putusan nomor: 568/pdt.g/2015/pa. pbr = Annulment of marriage caused by forgery identity followed with polygamy on the perspective of law number 1 year 1974 of marriage and Islamic law compilation: analysis of decision number: 568/pdt.g/2015/pa. pbr