Kewenangan pemerintah daerah di bidang pertanahan berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah: analisis tehadap kewenangan bidang pertanahan antara pemerintah kota Batam dan otoritas pengembangan derah industri pulau Batam

Pembagian kewenangan di bidang pertambangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Implementasi kewenangan otonomi daerah di bidang kehutanan

Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di bidang Parawisata menurut UU No.5 Tahun 1974 (studi kasus di Dinas Parawisata DKI Jakarta)

Kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kelalulintasan di bidang jalan pada jalan kabupaten di Kabupaten Simalungun = The local government authority on the implementation of traffic services in the road sector on district roads in Simalungun Regency