Antinomi norma hukum pembatalan pemberian hak atas tanah oleh peradilan tata usaha negara dan Badan Pertanahan Nasional

Eksistensi dan kedudukan badan pertanahan Nasional ditinjau dalam Hukum Tata Negara

Peraturan Menteri Negara Agraria/ kepala Badan Pertanahan Nasional tentang persyaratan pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing

pengelolaan dan pertanggungjawaban penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di Univesitas Indonesia

Pelaksanaan reformasi birokrasi pada badan pertanahan nasional dalam pelayanan publik = Implementation of bureaucracy reform of the national land agency badan pertanahan nasional in public services