Peranan hukum dalam pelaksanaan putusan perkara pidana di Indonesia

Penerapan pasal 33 UU No. 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi terkait kewenangan mengadili pengadilan tindak pidana korupsi pada PN. Jakarta Pusat : studi kasus putusan No. 20/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST

Proses hukum saksi yang disangka memberikan keterangan palsu di depan sdiang pengadilan pidana (studi kasus saksi Johanes Timihardja dan saksi Yani Timihardja dalam perkara terdakwa Arno Suwarno Djojo dan kawan-kawan di pengadilan negeri Bandung dan saksi Hamid Awaludin dalam perkara terdakwa Daan Dimara di oengadilan khusus tipikor)

Pertimbangan hakim yang bias rasial dalam putusan perkara pidana (studi kasus narkotika dengan terpidana warga negara asing putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat No. 2152/Pid.B/2003/PN.JKT.PST)

Disparitas putusan hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi dan pengadilan umum dalam perkara tindak pidana korupsi: Studi kasus pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta