Keadaan yang sangat perlu dan mendesak sebagai dasar dalam melakukan tindakan penggeledahan dan penyitaan : tinjauan yuridis terhadap Pasal 34 ayat (1) dan pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana = State of very necessary and an urgent as a basis for search and seizure action : judicial review of Article 34 paragraph (1) and Article 38 paragraph (2) Law No. 8 year 1981 regarding criminal procedure law

Peranan mahkamah konstitusi dalam pengujian material atas pasal 22 ayat 27 undang-undang nomor 49 Prp, tahun 1960 tentang panitia urusan piutang negara terhadap pasal 28 hurup 1 ayat (2) undang-undang dasar RI tahun 1945 / Arlianti Vita

Unsur "merugikan keuangan Negara" pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi ditinjau dari prinsip dual criminality = The element of harm the state finance in article 2 paragraph (1) and article 3 of the anti corruption eradication act from the prespective of dual criminality principle / Aletheia Christy Hutabarat

Kewenangan penyidikan polisi dan jaksa dalam tindak pidana korupsi : analisis putusan MK nomor 28/PUU-V/2007 perihal pengujian undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan terhadap undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 = The right of investigation by the police and the public prosecutor in corruption matter : analysis decision by the constitutional court No. 28/PUU-V/2007 about the reviewing law of the republic of indonesia number 16 of the year 2004 regarding public prosecutor against constitutional law

Pergantian Presiden Republik Indonesia dengan dasar tidak dapat melakukan kewajibannya dalam pasal 8 ayat 1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 = Replacment of Indonesian President because of inability based on article 8 paragraph 1 Indonesian Constitution 1945