Status hukum tanah hasil reklamasi Pantai Ancol Jakarta dikaitkan dengan pendapatan asli daerah

Nominee Arrangement Terkait dengan Hak atas Tanah sebagai Penyelundupan Hukum = Nominee Arrangement Related to the Rights of Land as Legal Smuggling

Perubahan Data Yuridis dalam Sertipikat Hak Atas Tanah Akibat Akta Jual Beli yang Dinyatakan Batal Demi Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 186/Pdt.G/2020/PN DPK) = Juridical Data Changes in Land Title Certificates Due to a Sale and Purchase Deed Declared Null and Void by Law (Case Study of Depok District Court Decision Number 186/Pdt.G/2020/PN DPK)

Pelindungan Hukum Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Penerima Protokol yang Dinyatakan Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 251/PDT.G/2023/PN JKT.TIM) = Legal Protection for Land Deed Officials (PPAT) as Protocol Recipients Accused of Unlawful Acts (Case Study of East Jakarta District Court Decision Number 251/PDT.G/2023/PN JKT.TIM)

Implementasi kebijakan instruksi Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor K.898/I/A/75 tentang penyeragaman policy pemberian hak atas tanah kepada seorang wni non pribumi di Daerah Istimewa Yogyakarta = Implementation of policy instructions of the Vice Governor of Yogyakarta Special Region number K.898/I/A/75 concerning uniform policy of granting land rights to a non-indigenous citizens in the Special Region Of Yogyakarta