Menerobos Jalan Buntu. Kajian Terhadap Sistem Peradilan Militer di Indonesia. Mungkinkah Kita Semua, Warga Sipil dan Militer Diperlakukan Sama dan Sederajat

Status pengusahaan tanah dengan hak pengelolaan (Atas tanah bekas hak barat) oleh pemerintah Kota Surabaya (Dahulu Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya) terkait dengan hak menguasai negara

Analisis pemberian hak atas tanah di atas tanah hak pengelolaan otorita Ibu Kota Nusantara dalam rangka kemudahan investasi = Analysis of granting land rights on Nusantara Capital Authority Management Rights for easy investment

Analisis yuridis surat instruksi kepala daerah DIY no k 898 i a 1975 terhadap kepemilikan hak atas tanah bagi WNI keturunan Tionghoa di Wilayah Daerah Istmewa Yogyakarta = Judicial analysis of letter of instruction from diy regional head no k 898 i a 1975 on ownership of land for the citizens Chinese descendants in Yogyakarta special region

Peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya