Ditemukan 153 dokumen yang sesuai dengan query
Cindy Cynthia
"
Tesis ini meneliti mengenai perlindungan Notaris sebagai pemegang protokol terhadap kerahasiaan akta yang ada di dalam penyimpanannya serta kewenangan dan tanggung jawab terhadap pemberian salinan Akta. Dalam tesis ini, Pemegang Protokol Notaris digugat untuk memberikan salinan akta oleh bukan para pihak yang ada di dalam
Akta. Sehingga Notaris Pemegang Protokol dalam menjalankan jabatannya diperlukan Perlindungan hukum untuk memenuhi pemanggilan dan pemeriksaan jika terjadi
sengketa-sengketa hukum karena penerima protokol hanya menerima peralihan protokol guna menjaga minuta/surat-surat yang dilekatkan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sheila Namira Marchellia
"
Penelitian ini membahas mengenai masalah yang dapat ditimbulkan apabila Notaris tidak mendaftarkan Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Kepada Kementerian Hukum dan HAM. Yayasan yang telah berdiri sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diundangkan, harus menyesuaikan anggaran dasarnya dan melakukan permohonan pengesahan kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Notaris. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai tanggung jawab Notaris dalam pendaftaran penyesuaian anggaran dasar, serta upaya yang dapat dilakukan apabila penyesuaian anggaran dasar tersebut tidak dilakukan. Kedua ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rina Indriyana
"
Krisis ekonomi global tahun 2008 telah menyebabkan terjadinya gejolak harga pangan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat responsiveness permintaan bahan pangan pokok terhadap perubahan harga bahan pangan pokok itu sendiri, harga barang lain, serta pendapatan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dampak perubahan harga pangan pokok terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia yang disebabkan oleh krisis global tahun 2008. Penelitian ini menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2008 dan 2013 ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
T45033
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Alifian Geraldi Fauzi
"
Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, kompetensi mengadili pengadilan tata usaha negara (PTUN) mengalami perluasan kompetensi absolut yang sangat signifikan. Kewenangan untuk mengadili objek sengketa tidak saja berupa keputusan tata usaha negara (KTUN) tetapi termasuk juga tindakan faktual badan dan/atau pejabat pemerintahan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implikasi perluasan kompetensi mengadili peradilan tata usaha negara pasca berlakunya UU AP dan bagaimana titik singgung kompetensi mengadili sengketa onrechtmatige ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Danissa Hervalecia
"
Melalui laporan United States Trade Representative (USTR), berjudul “Section 301
Investigation: Vietnam Currency,”AS menuduh Vietnam telah melakukan
manipulasi nilai tukar dengan cara melemahkan nilai tukar mata uangnya dengan
cara membeli cadangan devisa pada tahun 2019. Maka, hal ini membuat harga
PVLT asal Vietnam menjadi menurun guna untuk peningkatan nilai ekspor
Vietnam. Lebih lanjut, AS menuding Vietnam karena telah melakukan subsidi
karna telah memberikan bantuan untuk melemahkan nilai mata uangnya guna
meningkatkan ekspor dan melakukan investigasi lebih lanjut mengenai hal ini.
Nilai tukar, walaupun ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Pardamean, Daniel Juned
"
Notaris dalam membuat suatu akta di hadapan warga negara asing, wajib menjelaskan isi akta atau menghadirkan penerjemah resmi dalam pembacaan suatu akta. Notaris juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur di dalam UUJN yang disyaratkan guna memenuhi syarat autentisitas suatu akta serta menghindari sengketa dikemudian hari. Penelitian ini membahas mengenai yang pertama Pengertian dari kata
fasih yang dinyatakan di dalam Pasal 43 UUJN, dan yang kedua tanggung jawab notaris yang tidak menghadirkan penerjemah asing pada saat pembacaan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Zunah Zahraa
"
Fokus dari penelitian ini adalah berkaitan dengan tanah yang berstatus bekas hak barat (dalam hal ini tanah eigendom) yang dimohonkan haknya melalui jual beli. Berdasarkan ketentuan di dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2/PMK.06/2020 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa terhadap tanah- tanah yang harus diselesaikan terlebih dahulu status hukum menjadi barang milik negara atau daerah maka selanjutnya hak atas tanah dapat dipindahkan kepada pihak ketiga melalui jual beli ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nunuk Hidayati
"
Problematika yang dihadapi oleh Penghayat Kepercayaan adalah belum adanya pengakuan yang pasti. Terutama dalam perkara pernikahan dan perceraian, dengan belum diaturnya mengenai perceraian bagi agama non muslim semakin menyusahkan dalam proses administrasi. Ketika melihat permasalahan bahwa warga Sapta tidak mengakui adanya perceraian. Tidak menutup kemungkinan adanya problematika yang dialami oleh setiap keluarga yang akan memicu putusnya pernikahan dengan jalan perceraian. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan kualitatif, yakni dengan menelusuri literatur sebagai ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Wardah Latifah Widianti
"
Jual beli merupakan salah satu dari beberapa peralihan hak atas tanah yang sering dilakukan oleh masyarakat. Pengaturan mengenai jual beli tanah di Indonesia pada awalnya diatur berdasarkan hukum adat. Pengaturan tanah tersebut tetap dipegang teguh sampai dengan terciptanya undang-undang khusus mengenai tanah yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut dengan “UUPA”). Untuk memberikan suatu kepastian hukum kepada pemiliki tanah, kemudian
Pemerintah membuat suatu peraturan mengenai Pendaftaran Tanah dimana setiap dilakukannya ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Wahyu Prestianto Rizki Yudha Putra
"
Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi telah diterapkan dalam beberapa kasus pidana yang melibatkan korporasi di Indonesia. Namun ditemukan banyak kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam melaksanakan proses hukum terhadap korporasi. Untuk mengatasi hal tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi untuk melengkapi Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi untuk mempermudah proses hukum ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
