Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini mengkaji tentang perubahan ketahanan energi Turki setelah TANAP (Trans-Anatolian Pipeline) berhasil dibangun di Turki pada Juni 2018. TANAP merupakan proyek yang dibangun atas kerjasama Turki dan Azerbaijan. Distribusi gas alam TANAP juga akan diteruskan ke pasar di Eropa. Turki merupakan negara dengan kebutuhan energi yang sangat tinggi dan kebutuhan ini meningkat sebanyak 8% per tahunnya dengan total kebutuhan energi sebesar 136 Mtoe pada tahun 2016. Untuk memenuhi kebutuhan energinya, Turki sangat bergantung pada distribusi energi dari Rusia dalam bentuk gas alam. Namun, hubungan yang tidak stabil antara Rusia dan Ukraina sebagai negara transit energi membuat distribusi energi dari Rusia sering terhambat. Hal ini kemudian menggerakkan Turki untuk mencari sumber energi alternatif untuk mengatasi masalah ketergantungan energi terhadap Rusia ini. Turki, diuntungkan secara geografis karena terletak di antara negara-negara penghasil gas alam dan minyak bumi yaitu negara-negara Timur Tengah, Asia Tengah dan negara-negara di sekitar Laut Kaspia dan negara konsumen energi di Eropa sehingga Turki juga memiliki potensi untuk menjadi energy-hub di kawasannya. Tesis ini pertama-tama akan menganalisa hubungan saling ketergantungan atau interdependensi dalam hubungan energi yang berpotensi bersifat asimetris antara Turki dan Rusia, dan implikasi yang ditimbulkan dari hubungan asimetris ini. Setelah itu peneliti akan mengkaji pengaruh TANAP terhadap ketahanan energi gas alam di Turki dan pengaruhnya terhadap perubahan interdependensi antara kedua negara. Setelah itu, akan dibahas juga pengaruh TANAP terhadap ambisi Turki untuk menjadi energy-hub di kawasannya.

---

This paper reviews the change of Turkey's energy security after Turkey managed to construct TANAP (Trans-Anatolian Pipeline) at June 2018. TANAP is a project built within cooperation between Turkey and Azerbaijan. TANAP's natural-gas distribution also is going to be supplied to Europe. Turkey is a country with vast energy needs with average increase of 8% per year with total energy consumption as much as 136 Mtoe as of 2016. To meet their energy needs, Turkey highly rely on energy from Russia's natural-gas. However, fragile relation between Russia and Ukraine caused energy distribution from Russia agitated, causing Turkey to search for alternative energy supply source to reduce their highly dependence on Russia. Beside that, Turkey also aware of their geographical advantage that lies between energy-rich Middle-East, Central Asia, and countries around Caspian Sea and energy-importing countries in Europe, which giving opportunities for Turkey to be energy-hub at their region. This thesis firstly will analyze interdependence relationship in the context of energy between Turkey and Russia that potentially has asymmetric nature and the implication that could arises in that relationship. Afterwards, author will review how TANAP change Turkey's natural-gas security and how it changes interdependency between the two countries. Author will also review how TANAP affect Turkey's ambition to be energy-hub in their region.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini mengeksplorasi mengenai kebijakan proteksionisme Amerika Serikat terhadap perdagangan Tiongkok. Amerika Serikat sangat menjunjung tinggi perdagangan bebas dan keterbukaan ekonomi karena meyakini bahwa perdagangan bebas tidak hanya bertujuan untuk memajukan perekonomian domestik Amerika Serikat, akan tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan keuntungan bersama antar negara. Fenomena tersebut bertolak belakang dengan Amerika Serikat di era Presiden Donald Trump yang menerapkan kebijakan proteksionisme terhadap perdagangan Tiongkok. Kebijakan proteksionisme merupakan strategi Amerika Serikat untuk mengatasi efek negatif dari adanya perdagangan bebas. Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan paradigma ekonomi politik internasional, teori perdagangan bebas, merkantilisme, dan nasionalisme ekonomi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian eksploratif. Hasil temuan dalam penelitian ini, antara lain: Pertama, kebijakan proteksionisme merupakan bagian dari bentuk kekecewaan Amerika Serikat yang memuncak terhadap sistem perdagangan bebas karena tidak sesuai dengan keinginan Amerika Serikat. Presiden Donald Trump melihat kepemimpinan Amerika Serikat cenderung melemah yang ditandai dengan adanya defisit perdagangan, permasalahan terkait teknologi, dan rencana Made in China 2025. Proteksionisme memicu respon dari Tiongkok dan pada akhirnya menciptakan perang dagang. Perang dagang merujuk pada perebutan posisi sebagai negara pemimpin ekonomi dan teknologi di dunia. Kedua, kebijakan proteksionisme menjadi bumerang bagi domestik Amerika Serikat dan menimbulkan implikasi bagi negara sasaran proteksionisme yaitu Tiongkok serta negara berkembang seperti Indonesia. Dengan demikian, kebijakan proteksionisme tidak menjadikan Amerika Serikat mendapatkan keuntungan secara maksimal, bahkan semakin berkontribusi membuat perdagangan yang jauh lebih tidak adil.

---

ABSTRACT
The aim of this research is to explore about protectionism policy of the United States of America towards Chinas trade. The United States of America firmly upholds free trade and economic openness because it believes that free trade is not only aimed at promoting the domestic economy of the United States of America, but also as a tool to create mutual benefits between countries. On the contrary, the United States of America in the era of President Donald Trump implemented a policy of protectionism towards Chinas trade. Protectionism policy is the United States strategy to overcome the harmful effects of free trade. To analyze the problems in this research, the author uses the paradigm of the international political economy, free trade theory, mercantilism, and economic nationalism. The research method used in this research is a qualitative research method with an explorative research type. The findings of this research are: First, protectionism policy is part of the United States disappointment that is culminated in a free trade system because the result of free trade does not the wishes of the United States. President Donald Trump sees the United States leadership as weakening marked by trade deficits, technology-related problems, and the plan of Made in China 2025. Protectionism triggers a response from China and ultimately creates a trade war. Trade war refers to the struggle for position as the leading economy and technology in the world. Second, protectionism policy backfires the domestic of the United States and has implications for the protectionist target countries, namely China and developing countries such as Indonesia. Thus, protectionism policy does not make the United States benefit maximally, and it even contributes to making trade far more unfair.

Abstrak :
ABSTRAK
Pengembangan wakaf produktif di sektor pertanian merupakan salah satu bentuk optimalisasi pemanfaatan wakaf produktif di sektor riil, tujuannya antara lain untuk mengatasi berbagai permasalahan di sektor pertanian dan sebagai alternatif pembiayaan. Pada pengembangannya, Pesantren menjadi salah satu lembaga pendidikan Islam yang memiliki peluang besar untuk berkontribusi dalam upaya tersebut. Melalui pemberdayaan ekonomi pesantren, keberadaan pemanfaatan wakaf pertanian bertujuan untuk kemandirian serta penguatan ekonomi pada santri dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis aspek-aspek prioritas masalah, solusi dan strategi pemanfaatan wakaf pertanian pada pemberdayaan ekonomi pesantren. Metode penelitian yang digunakan adalah Analytic Network Process (ANP), yang menggunakan wawancara mendalam dan kuesioner sebagai teknik pengumpulan data. Ada tujuh informan dalam penelitian yang dipilih secara langsung berdasarkan fokus penelitian yang dibahas. Studi ini menemukan bahwa ada tiga aspek prioritas masalah, yaitu pada aspek permodalan nazir sebagai usaha pengembangan aset wakaf produktif di sektor pertanian, prioritas masalah pada aspek regulator yaitu kurang optimalnya sosialisasi terkait wakaf pada masyarakat, serta prioritas pada aspek masyarakat yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk berwakaf. Prioritas solusi berdasarkan penelitian ini adalah adanya kelembagaan pesantren sebagai lembaga yang memiliki potensi faktor produksi modal. Prioritas solusi pada aspek Regulator adalah optimalisasi sosialisasi Regulator pada nazir Sedangkan pemberian kemudahan akses informasi wakaf melalui berbagai media dan program menjadi prioritas solusi pada masyarakat. Prioritas strategi pada penelitian ini antara lain pembinaan melalui pelatihan manajemen pertanian, diikuti oleh promosi strategi wakaf di sektor pertanian, strategi sinergi antara pesantren dan nazir, dan strategi litetasi terkait dengan wakaf pertanian.

---

ABSTRACT
The development of productive waqfs in the agricultural sector is one form of optimizing its utilization in the real sector so that the distribution of the benefits of waqfs can be broader and well targeted. Pesantrens become one of the institutions of Islamic education that has a great opportunity to contribute to these efforts. Through economic empowerment as one of the pesantren programs, the utilization of agricultural waqf is aimed at the welfare of students and the community. This effort is also one of the alternatives in overcoming problems in the agricultural sector such as land conversion problems and capital problems and farmers' welfare. This study aims to identify and analyse priority aspects of problems, solutions and strategies. The research method used is the Analytic Network Process (ANP), which uses interviews and questionnaires as data collection techniques. There are seven informants in the study selected by purposive sampling based on the focus of the study discussed. This study found that there are three priority aspects of the problem, namely nazir in the management of waqf, the regulator in the lack of optimal socialization to the community, and the lack of public awareness about waqf. The priority of the solution to practitioners is the pesantren, the priority of the regulator's solution is the socialization of the nazir and the priority of the solution to the aspects of society is the ease of access to waqf through various media and programs. The priority of coaching strategy through agricultural management training is the most important strategy, followed by the promotion of waqf strategy in the agricultural sector, the synergy strategy between pesantren and nazir, and the last literacy strategy related to agricultural waqf.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prioritas masalah, solusi, dan strategi dalam optimalisasi wakaf produktif untuk pengembangan pariwisata halal di DKI Jakarta. Metode Analytic Network Process (ANP) digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini melibatkan para ahli wakaf dan pariwisata halal untuk merumuskan prioritas tersebut baik dari aspek regulator, praktisi maupun masyarakat akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prioritas masalah dari aspek regulator adalah implementasi aturan, aspek masyarakat adalah dampak sosial, dan aspek praktisi adalah lembaga wakaf. Sedangkan prioritas solusinya adalah standarisasi (regulator), dampak ekonomi (masyarakat), dan pelatihan nazir (praktisi). Prioritas strategi yang perlu dilakukan secara berturut-turut yaitu sertifikasi (sertifikasi nazir), sinergi (kerjasama Badan Wakaf Indonesia dengan lembaga wakaf negara lain) dan promosi (peningkatan literasi wakaf produktif untuk pariwisata halal). Penelitian menunjukkan bahwa perlu regulasi yang secara spesifik mendorong optimalisasi wakaf produktif, kerjasama lintas sektoral, standarisasi dan tata kelola lembaga wakaf yang memadai serta peningkatan literasi wakaf produktif dan pariwisata halal di semua lapisan masyarakat.

---

ABSTRACT
This study aims to analyze the priority problems, solutions, and strategies in optimizing productive waqf for halal tourism development in DKI Jakarta. Analytic Network Process (ANP) method is used in this research. This study involved waqf and halal tourism experts to formulate these priorities in terms of regulators, practitioners and academics. The results showed that the priority problem from the regulator aspect is the implementation of the rules, the community aspect is the social impact, and the practitioner aspect is the waqf institution. Whereas the priority of the solution is standardization (regulator), economic impact (community), and nazir training (practitioners). The priority strategies that need to be carried out in a row are certification (nazir certification), synergy (cooperation between Indonesian Waqf Board and waqf institutions in other countries) and promotion (increasing literacy of productive waqf for halal tourism). Research shows that there is still a need for regulations that specifically encourage the optimization of productive waqf, cross-sectoral cooperation, adequate standardization and governance of waqf institutions as well as increased literacy of productive waqf and halal tourism in all walks of life.

Abstrak :
Indonesia memiliki potensi yang besar sebagai pangsa pasar potensial asuransi syariah. Akan tetapi pada kenyataannya jumlah penduduk muslim yang besar tidak menjamin serta merta besarnya pangsa pasar asuransi syariah di Indonesia. Berdasarkan data AAJI pengguna asuransi di Indonesia baru mencapai angka 7.5%, dan baru sekitar 5% dari angka tersebut yang menggunakan asuransi syariah. Rendahnya kesadaran, pengetahuan dan paparan terhadap asuransi syariah menjadi alasan kurangnya tingkat partisipasi asuransi syariah. Yang terlihat dari rendahnya angka literasi asuransi syariah di Indonesia yang baru mencapai angka 2.51%. dengan maraknya penggunaan media sosial di Indonesia, operator asuransi syariah menggunakan media sosial sebagai alat menjembatani komunikasi antara mereka dengan konsumen. Penelitian ini berupaya mencari tahu bagaimana pengaruh pemasaran media sosial terhadap minat membeli asuransi syariah. Analisis data dari hasil survei terhadap 323 responden menggunakan Lisrel-SEM menemukan bahwa pemasaran media sosial dan kepatuhan produk terhadap aturan syariah berpengaruh positif kepada minat membeli melalui perantara sikap terhadap asuransi syariah. Sementara kepatuhan pemasaran media sosial terhadap aturan syariah terbukti berpengaruh negatif terhadap sikap terhadap asuransi syariah. ......Indonesia has a large potential as a potential market share of Islamic insurance. However, in reality the large muslim population does not necessarily guarantee the large market share of Islamic insurance in Indonesia. Based on AAJI data, insurance users in Indonesia have only reached 7.5%, and only around 5% of that number uses sharia insurance. The low awareness, knowledge and exposure to sharia insurance is the reason for the lack of sharia insurance participation rates. It can be seen from the low literacy rate of sharia insurance in Indonesia that only reached 2.51%. With the rise of the use of social media in Indonesia, Islamic insurance operators use social media as a means of bridging communication between them and consumers. This study seeks to find out how the influence of social media marketing on buying interest in Islamic insurance. Analysis of data from the results of a survey of 324 respondents using Lisrel-SEM found that social media marketing and product compliance with sharia rules had a positive effect on purchase intention through an intermediary attitude towards sharia insurance. While social media marketing compliance to sharia rules has proven to have a negative effect on attitudes towards sharia insurance.

Abstrak :
Tesis mi membahas sikap Prancis mengenai kedaulatannya ketika dihadapkan pada peraturan Urn Eropa Pemenntahan Sarkozy beranggapan bahwa kebijakannya dalam mengusir Etms Roma merupakan haknya sebagai negara berdaulat Namun ketika Prancis memutuskan untuk bergabung ke dalam Urn Eropa maka negara tersebut hams mengikuti berbagai peraturan yang ditetapkan termasuk larangan untuk mengusir suatu etnis secara masif. ...... This thesis tries to understand the meaning of sovereignty for Sarkozy's administration when it has to face the rules from European Union Sarkozy's administration assumes that the Roma expulsion policy was France right as a sovereign state But when France decided to join European Union they must follow several laws including the prohibition to expel people collectively.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian tentang penilaian masyarakat kota Padang terhadap kondisi dan keberlanjutan fungsi bangunan bantuan dana hibah Jepang pasca gempa bumi tahun 2009 serta pengaruhnya terhadap teknik pembangunan gedung lain oleh pemerintah di kota Padang telah dilakukan pada bulan Juni-Oktober 2018. Penelitian dilakuan terhadap empat gedung sekolah (SDN No.23 dan 24, SMPN No.7 dan SMPN No. 25). Penelitian menggunakan metoda kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yaitu; 1. Wawancara langsung dengan responden kunci, 2. Kuesioner dan 3. Dokumentasi. Data diolah dengan memakai skala Likert dengan rumus Solvin. Hasil penelitian mendapatkan dari 12 pernyataan 8 diantaranya mendapatkan jawaban sangat setuju pada skala Likert sedangkan empat sisanya mendapatkan jawaban setuju pada skala Likert. Secara keseluruhan bangunan sekolah bantuan dana hibah pemerintah Jepang masih dipercaya kondisinya masih kuat serta masih dapat berfungsi sesuai peruntukannya semula oleh masyarakat kota Padang dengan rata-rata nilai 80,35 (terletak antara setuju-sangat setuju) skala Likert. Struktur dan model bangunan juga sudah banyak ditiru untuk bangunan gedung-gedung lain di kota Padang. Keberlanjutan fungsi dan pemeliharaan gedung sekarang tetap dilakukan dibawah tanggung jawab pemerintah kota Padang.

---

ABSTRACT
Research on the assessment of the people of Padang city towards the condition and sustainability of the building functions of Japanese grant aid after the 2009 earthquake and its influence on the techniques of building other buildings by the government in the city of Padang was conducted in June-October 2018. The study was conducted on four school buildings (SDN No. 23 and 24, SMPN No.7 and SMPN No. 25). Research uses quantitative methods. Data collection is done in three ways, namely; 1. Direct interviews with key person respondents, 2. Questionnaires and 3. Documentation. Data is processed using a Likert scale with Solvin formula. The results of the study obtained from 12 statements 8 of which received very agreeable answers on the Likert scale while the remaining four received agreed answers on the Likert scale. Overall, the Japanese government grant aid building is still believed to be in a strong condition and can still function according to its original designation by the people of Padang city with an average value of 80.35% (between agree-strongly agree) on the Likert scale. The structure and model of the building have also been replicated for other buildings in the Padang city. The sustainability of the functions and maintenance of the building is now carried out under the responsibility of the Padang city government.