Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRACT
Proses panjang restitusi pajak dengan melakukan inspeksi menyebabkan ketidakefisienan dalam administrasi perpajakan untuk pembayar pajak. Pemerintah mengeluarkan kebijakan percepatan pengembalian pajak dengan tujuan menyederhanakan proses pengembalian pajak dengan penerbitan PMK 39/PMK.03/2018.PMK39/PMK.03/2018 merupakan penyempurnaan dan penggabungan dari tiga Peraturan Menteri Keuangan sebelumnya, yaitu PMK 74/PMK.03/2012, PMK 198/PMK.03/2013, dan PMK 71/PMK.03/2010. Dalam konteks ini, penelitian tentang perumusan kebijakan ini diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih rinci tentang masalah yang harus diselesaikan dan pihak-pihak yang terlibat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasilnya menunjukkan itu perumusan PMK 39 /PMK.03/2018 telah melalui tahapan perumusan kebijakan, yaitu tahapan perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan, dan penetapan kebijakan. Namun, masih ada kekurangan dalam implementasinya. Ini karena dalam tahapan agenda kebijakan, tidak semua pihak terlibat langsung dalam perumusan kebijakan. Selain itu, pada tahap memilih alternatif kebijakan, pemerintah tidak memiliki kebijakan alternatif dalam perumusan ini, meskipun pemilihan alternatif kebijakan adalah salah satu tahap paling penting dalam perumusan kebijakan. Untuk alasan ini pemerintah juga harus memikirkan alternatif lain yang berkaitan dengan kebijakan restitusi pajak seperti menyediakan fasilitas yang mendukung proses percepatan pengembalian pajak.

---

ABSTRACT
The long process of tax restitution with the conduct of inspection causes inefficiencies in tax administration for taxpayers. The government issued a policy of accelerating tax refunds with the aim of simplifying the tax refund process with the issuance of PMK 39/PMK.03/2018. PMK 39/PMK.03/2018 is an improvement and merger of the previous three Finance Minister Regulations, namely PMK 74/PMK.03/2012, PMK 198/PMK.03/2013, and PMK 71/PMK.03/2010. In this context, research on this policy formulation is needed to get a more detailed understanding of the problems to be resolved and the parties involved. This study uses a qualitative approach. The results show that the formulation of PMK 39/PMK.03/2018 has gone through the stages of policy formulation, namely the stages of problem formulation, policy agenda, selection of policy alternatives, and policy setting. However, there are still shortcomings in the implementation. This is because in the stages of the policy agenda, not all parties are directly involved in policy formulation. In addition, at the stage of choosing alternative policies, the government does not have alternative policies in this formulation, even though the selection of policy alternatives is one of the most important stages in policy formulation. For this reason the government must also think of other alternatives related to tax restitution policies such as providing facilities that support the process of accelerating tax refunds.

Abstrak :
ABSTRAK
Perusahaan rintisan digital (startup) pada umumnya menjadi pendorong utama perkembangan ekonomi digital. Sebagai perusahaan yang mengedepankan inovasi, investasi pada startup memiliki risiko yang sangat tinggi. Salah satu pendanaan startup berasal dari investasi modal ventura. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan pajak di Indonesia yang bertujuan untuk mendorong modal ventura yang berinvestasi pada startup, menggambarkan insentif pajak untuk investasi modal ventura yang diterapkan di Singapura dan Cina dan menganalisis alternatif kebijakan pajak yang dapat diterapkan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mendukung modal ventura yang berinvestasi pada startup, pemerintah Indonesia memberikan insentif pajak dalam bentuk pengecualian pengenaan pajak atas dividen. Insentif pajak yang diberikan tidak menarik investasi karena tidak sesuai dengan model investasi modal ventura. Insentif pajak untuk modal ventura yang diterapkan di Singapura diberikan dalam bentuk pengecualian pengenaan pajak atas capital gain, bunga, dan dividen, sementara Cina memberikan insentif pajak dalam bentuk pengurangan pajak. Alternatif insentif pajak yang direkomendasikan untuk diterapkan di Indonesia adalah dalam bentuk pengurangan pajak sebagaimana diterapkan di Cina.

---

ABSTRACT
Startups are typically at the heart of digital economy development. Startups-which mostly promote innovation-are very high risk in terms of funding. One of the startups source of funding is venture capital investment. The aims of this study were to analyze tax policy in Indonesia which is intended to encourage venture capital investment in startups, describe the tax incentives for venture capital investing in startups which are applied in Singapore and China and analyze tax policy alternative that could be applied in Indonesia. This research was conducted using qualitative approach and qualitative data analysis techniques. In this study, it was known that to support venture capital investment in startups, Indonesias government provides tax incentives in the form of tax exemption on dividends. It was known that the tax incentive given does not attract investment because it does not consider the venture capital investment model. Tax incentives for venture capital applied in Singapore are given in the form of tax exemption of capital gains, interest and dividends, while China provides tax incentives in the form of tax offsets on investment or investment allowances. The recommended tax incentive to be applied in Indonesia is in the form of a tax offset on investment or investment allowance as applied in China.