Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam era reformasi, pers sebagai medium berupaya menyampaikan informasi seakurat mungkin, agar masyarakat dapat memahami berbagai persoalan di lingkungannya.

LKBN Antara, sebagai kantor berita nasional yang secara struktural administralif berada di bawah Sekretariat Negara, dan secara kordinatif berada di bawah Departemen Penerangan, namun secara operasional harus berdiri sendiri, mempunyai tugas dan fungsi sebagai agenda setter.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran kredibiitas berita Antara sebagai agenda setter, dengan cara membandingkannya dengan dua harian terkemuka yakni Kompas dan Republika dalam mengangkat isu kontroversial kasus PT Freeport Indonesia (15 Oktober - 6 Noverrnber 1998).

Sebagai landasan teori untuk melihat permasalahan ini dipilih konsep-konsep yang relevan yakni agenda setting, agenda building dan intermedia agenda setting, gatekeeping, serta kredibilitas berita . Perspektif yang digunakan adalah struktural fungsional yang melihat pers, masyarakat dan pemerintah sebagai suatu sistem yang saling berkait dan isi media sebagai bentuk pelayanan pers kepada masyarakat dalam upaya mewujudkan suatu harmonisasi.

Analisis data yang dipakai adalah deskriplif kualitatif dengan unit analisis kredibilitas berita yang dilihat dari substansi berita, fairness penyajian, pemilihan sumber berita dan kontinuitas berita sebagai dimensi kredibiitas berita.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa empat dimensi kredibilitas berita Antara ketika mengangkat isu kontroversial kasus PT Freeport Indonesia, dibandingkan dengan dimensi yang sama dengan dua surat kabar terkemuka yakni Kompas dan Republika , maka tampak kredibilitas berita Antara masih Iemah, karena arah pemberitaan tidak konsisten dengan agenda media. Selain itu, struktural internal di redaksi serta siruktural di luar organisasi juga ikut berperan dalam proses keredaksian di LKBN Antara.

Agenda media yang tidak jelas akan mengakibatkan ketidakkonsistenan suatu arah pemberitaan sehingga banyak berita yang tenggelam begitu saja.

Dengan demikian, dimensi kredibilitas berita tidak hanya akurat, seimbang, dan berkedalaman saja, tapi juga harus konsisten dengan agenda media sehingga citra media pun akan menjadi kuat untuk merekat perhatian khalayak.

Pada tahapan inilah, agenda media yang satu akan menjadi agenda media lainnya juga (agenda setter). Arah pemberitaan yang konsisten ini merupakan prasyarat kantor berita sebagai agenda setter.

Dalam peliputan kasus yang sama, di mana Kompas dan Republika sebagai koran terkemuka dijadikan sebagai pembanding untuk melihat kredibilitas berita Antara, ternyata juga mengutip Antara. Ini menunjukkan berita-berita Antara sebenarnya memiliki kredibilitas sebagai agenda setter.

Abstrak :
ABSTRAK Pemerintah Indonesia memilih penyelesaian masalah Timor Timur melalui tri patrite Talks, yaitu antara Indonesia, Portugal dan penengah Sekjen PBB sesuai dengan keingianan Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini secara Adil, Menyeluruh dan dapat diterima secara Internasional ('a just comprehensive and internationally acceptable solution) di forum Internasional. Masalah Timor Timur sejak tahun 1976 merupakan hambatan bagi pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia sehingga untuk mengubah opini internasional Indonesia menerapkan diplomasi yang lebih intensif. Sejak Sidang Majelis Umum PBB ke-37 tahun 1982 yang mengeluarkan resolusi nomor 37/30, maka Prakarsa Sekjen PBB ini melalui penawarannya dalam mencari cara-cara penyelesaian masalah Timor Timur agar diterima kedua belah pihak, akhirnya disetujui pihak Indonesia dan Portugal. Untuk selanjutnya, melalui kedua wakil tetapnya masing-masing pada PBB di New York, mereka melakukan Perundingan bilateral. Namun pada tahap awal perundingannya Indonesia bersedia menempuh cara tersebut dengan syarat bahwa integrasi Timor Timur tidak dapat diungkit-ungkit lagi, karena pihak Indonesia menganggap bahwa dengan deklarasi Balibo dari keempat partainya yaitu partai UDT, Apodeti, Kota, Trabalhista, Timor Timur sudah berintegrasi ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disyahkan dengan Ketetapan MPR RI Nomor VIIMPRI1978. Hal ini menunjukan bahwa baik secara de fakto maupun de jure masalah Timor Timur sudah dianggap tuntas, karena sudah berintegrasi dengan Indonesia. Upaya penyelesaian masalah Timor Timur ini secara internasional masih terus berlangsung, dan pembicaraan segitiga antara Indonesia dan Portugal dibawah naungan Sekjen PBB terns berjalan dan bulan April 1999 ini memasuki putaran terakhir. Khusus mengenai dialog segitiga ini sebenarnya Menlu Ali Alatas telah menyampaikan usulan status khusus dengan otonomi luas ini sejak tanggal 18 Juni 1998 dan PBB pun menilai bahwa usulan Indonesia ini adalah sebagai perkembangan yang positif yang perlu ditindaklanjuti, dan akhirnya bukan hanya Sekjen PBB tetapi Portugal pun menerima usulan dari Indonesia ini dan bersedia untuk segera melanjutkan dialog segitiga yang pada waktu itu sempat terhenti. Ada perkembangan yang mencolok dalam diplomasi RI ini yaitu pesatnya proses penyelesaian masalah Timor Timur, yang mengakibatkan tercapainya terobosan yang signifikan dalam perundingan Segitiga antara Menlu RI dan Menlu Portugal dibawah naungan Sekjen PBB ini dalam menyelesaikan masalah Timor Timur yang " Adil, tuntas, menyeluruh dan dapat diterima secara internasional" .Maka dengan demikian jurang yang memisahkan selama dua dasawarsa terakhir menganga lebar antara posisi dasar RI dan Posisi dasar Portugal, kini telah mulai terjembatani, dan suatu penyelesaian akhir masalah Timor Timur yang adil, tuntas, menyeluruh dan dapat diterima secara internasional dapat segera terwujudkan melalui pelaksanaan Dialog Segitiga antara RI, Portugal dan Sekjen PBB. Hasil dari pesetujuan New York tangal 5 Mei 1999 antara ketiga pihak adalah bahwa Indonesia dan Portugal diberi wewenang untuk menyiapkan kerangka konstitusional otonomi khusus bagi Timor Timur. Sedangkan Sekjen PBB sendiri diberi mandat dan tanggung jawab penuh dalam melaksanakan persetujuan New York di atas. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah Diplomasi yang memfokuskan pada langkah-langkah yang diambil pemerintah Indonesia dalam masalah terkait. Kerangka pemikiran berikutnya adalah yang berasal dari konsep Game Theory atau teori Bargaining yang menekankan tawar menawar pada faktor untung rugi yang antara pihak Indonesia dan Portugal dalam merundingkan masalah Timor Timur ini. Kedua pemikiran ini kemudian dipergunakan untuk menjelaskan dan menelaah perrnasalahan yang diteliti dalam penulisan tesis ini.

Abstrak :
ABSTRAK
Persemakmuran Negara-negara Merdeka atau yang dikenal juga dengan Commonwealth of Independent States (CIS) pertama kali didirikan pada tanggal 8 Desember 1991 oleh Belarus, Rusia, dan Ukraina . Presiden Uni Soviet, Gorbachev pada saat itu berusaha keras mempertahankan kesatuan Uni Soviet dengan suatu usulan "Persetujuan Uni Baru", yang akhirnya gagal karena tidak mendapat tanggapan yang menggembirakan dan para pemimpin republik di lingkungan Uni Soviet.

Kegagalan ini memaksa Gorbachev untuk mengundurkan diri yang sekaligus mengakhiri sejarah panjang Uni Soviet sebagai salah satu negara besar yang sangat disegani selama ini. Mulai saat itu masa depan republik pecahan Uni Soviet banyak tergantung kepada CIS yang dimotori oleh Rusia dengan 10 republik lainnya sebagai anggota. CIS diharapkan paling tidak dapat menjalankan dua fungsi, yaitu: sebagai stabilisator bidang politik dan keamanan, serta sebagai katalisator bagi kerjasama ekonomi diantara anggotanya.

Dalam mencapai tujuannya ada beberapa masalah yang dihadapi oleh Rusia dan kawan-kawan, yaitu: 1) rendahnya rasa saling percaya antara Rusia dengan negara-negara CIS lainnya; 2) sengketa kepemilikan persenjataan nuklir dan fasilitas militer lainnya; 3) buruknya perekonomian dan besarnya kesenjangan ekonomi antara Rusia dengan negara-negara CIS lainnya; 4) ancaman perluasan keanggotaan NATO ke Eropa Timur; 5) ketergantungan ekonomi Rusia dan negara-negara CIS lain terhadap modal asing.

Berpijak pada temuan-temuan di atas, kemudian penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana faktor-faktor internal di CIS mempengaruhi pengelolaan keamanan di kawasan tersebut ?; dan 2)Bagaimana pengaruh kekuatan-kekuatan ekstemal terhadap pengelolaan keamanan di CIS ?
Dengan bantuan beberapa kerangka pemikiran seperti: teori kolaborasi; kondisi security complex; dan interdependensi ekonomi politik maka diharapkan dapat dilakukan pembahasan yang komprehensif terhadap gagasan yang terkandung dalam pertanyaan-pertanyaan di atas sehingga pada akhirnya dapat mencapai tujuan penelitan ini yaitu: memberikan pengertian yang lebih mendalam kepada kita semua mengenai fenomena yang sedang terjadi di kawasan bekas Uni Soviet terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keamanan.

Fakta awal digambarkan secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang memadai terhadap latar belakang kawasan yang menjadi objek penelitian, dilanjutkan dengan penampilan data-data kualitatif maupun kuantitatif yang diperoleh dengan cara penelusuran terhadap sumber-sumber data sekunder.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas konflik India-Pakistan dengan memfokuskan pada sengketa wilayah Kashmir tahun 1972-1998. Periode tersebut dipilih karena konflik Kashmir memasuki babak baru setelah ditandatangani Perjanjian Simla pada tahun 1972 dan tahun 1998 kedua negara melakukan uji coba nuklir sehingga membuat konflik Kashmir menjadi Iebih kompleks. Pada awalnya konflik tersebut muncul ketika Inggris memutuskan untuk meninggalkan subkontinen pada tahun 1947, sekaligus membagi subkontinen tersebut menjadi dua negara yaitu India dan Pakistan sehingga kedua negara tersebut merdeka. Faktor utama penyebab dari konflik tersebut adalah faktor primordial yaitu faktor agama yang rekomendasikan oleh Inggris dalam pembagian subkontinen. Yang kemudian diperburuk dengan keterlibatan aktor internasional. Sengketa ,,,tersebut telah menyebabkan kedua negara terlibat dua kali peperangan pada tahun 1947 dan 1955. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah apa yang memicu kedua negara tersebut bersengketa dalam masalah Kashmir ?. Kedua, mengapa konflik tersebut cenderung terus berlarut ?. Ketiga, apa peranan aktor internasional dalam hal ini AS, Rusia dan China dalam konflik tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan konflik Kashmir dan meneliti mengapa masalah Kashmir sulit untuk diselesaikan meskipun kedua negara telah terlibat dua kali peperangan. Kerangka pemikiran yang digunakan untuk menelaah konflik ini adalah pemikiran yang diberikan oleh Clifford Geertz mengenai primordial, dan pemikiran K.J. Holsti dan Werner Levi yang berkaitan dengan konflik. Metode penelitian tesis ini bersifat deskriptif analistis dengan menggunakah metode penelitian kepustakaan. Berbagai upaya penyelesaian telah dilakukan namun sangat sulit mencari penyelesaian konflik karena begitu kompleksnya permasalahan. Faktor primordial menyebabkan masing-masing pihak cendrung bersikap irasional, apalagi konflik tersebut diperburuk dengan campur tangan negara-negara besar seperti AS, China dan Rusia yang kepentingannya bertolak belakang bagi penyelesaian konflik tersebut. Meskipun demikian, beberapa proporsal yang bersifat kompromistis yang mungkin. -dapat dipakai dalam penyelesaian konflik tersebut antara lain referendum, partisi, kemerdekaan, kondominium, trusteeship, dan statusquo. Yang paling realitis dan pragmatis diantaranya adalah kondominium karena melibatkan semua pihak yang bertikai. Namun demikian yang terpenting dalam konflik tersebut adalah adanya political will dari masing-masing pihak dengan mengenyampingkan sikap kebencian dan permusuhan.

Abstrak :
ABSTRAK
Topik yang diteliti adalah keeratan hubungan (korelasi) antara pelatihan kerja, pengalaman kerja, motivasi kerja dan kepuasan kerja terhadap produktivitas kerja serta perbedaan produktivitas kerja antara operator yang mempunyai latar belakang pendidikan kejuruan (SMK) dan non kejuruan (SMU). Penelitian ini dilaksanakan di perusahaan industri kabel PT. Voksel Electric, bertujuan untuk merumuskan jawaban mengenai: (1) hubungan pelatihan kerja dengan produktivitas kerja, (2) hubungan pengalaman kerja dengan produktivitas kerja, (3) hubungan motivasi kerja dengan produktivitas kerja, (4) hubungan kepuasan kerja dengan produktivitas kerja (5) pengaruh pelatihan kerja, pengalaman kerja, motivasi kerja dan kepuasan kerja terhadap produktivitas kerja dan (6) perbedaan produktivitas kerja operator yang berlatar belakang pendidikan kejuruan dan non kejuruan. Subyek penelitian ini sebanyak 80 orang operator, terdiri dari 45 orang operator yang berlatar belakang pendidikan kejuruan dan 35 orang operator yang berlatar belakang pendidikan non kejuruan.

Teknik analisis data yang digunakan adalali: (1) analisis korelasi persial, (2) analisis regresi ganda, (3) analisis varians. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: (1) terdapat hubungan yang signifikan antara variabel pelatihan kerja (XI) dengan produktivitas kerjanya sebesar (r1Y - 234 = 0,338 dengan p = 0,003), (2) terdapat hubungan yang sangat kecil dan tidak signifikan antara pengalaman kerja (X2) dengan produktivitas kerja (r2Y - 134 0,184 dengan p = 0,109), (3) terdapat hubungan antara yang signifikan antara motivasi kerja (X3) dengan produktivitas kerja (r3Y ?? i 24 = 0,2603 dengan p = 0,022), (4) terdapat hubungan yang signifikan antara kepuasan kerja (X4) dengan produktivitas kerja (r4Y- 123 = 0,4474 dengan p = 0,000), (5) dari analisis korelasi ganda diperoleh harga R = 0,76187 dan R2 =
0,58044. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang berarti antara pelatihan kerja, pengalaman kerja, motivasi kerja dan kepuasan kerja terhadap produktivitas kerja dan 58,04 % produktivitas kerja dapat dipredik oleh keempat variabel tersebut dan (6) hasil analisis varians menunjukkan bahwa terdapat perbedaan produktivitas antara operator yang berlatar belakang pendidikan kejuruan dengan non kejuruan.

Akhirnya penelitian ini menunjukkan bahwa pimpinan perusahaan perlu semakin meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan.

Abstrak :
ABSTRAK
Berawal dari keperluan warga masyarakat bahwa pemilikan akta Catatan Sipil merupakan salah satu syarat dalam kehidupan sosial dan bernilai ekonomi, maka diperlukan pemikiran dan pertimbangan untuk memasyarakatkan akta Catatan Sipil pada warga DKI Jakarta sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif sekaligus dapat mewujudkan tertib kependudukan.

Melalui model komunikasi yang dikenal sebagai hierarchy of effect, kajian evaluasi ini melihat bahwa dalam kegiatan komunikasi diharapkan dapat menimbulkan akibat (efek) yang tinggi dalam penerimaan dan lindakan terhadap informasi peran akta Catatan Sipil.

Dalam model komunikasi ini kelihatannya responden kurang bergairah, lamban mengambil keputusan, dan akhirnya dalam keadaan yang sangat terburu-buru baru mencari dan memperjelas kembali mformasi yang lengkap, akurat, dan pasti untuk mengurus penerbitan akta Catatan Sipil.

Lebih jauh penelitian ini ingin melihat masalah-masalah apa saja yang mempengaruhi proses komunikasi pembudayaan akta Catatan Sipil untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap keberadaan Kantor Catatan Sipil, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam pembudayaan akta Catatan Sipil

Pengumpulan data pada penelitian ini, yakni Melalui studi kepustakaan dan evaluasi program-program pembudayaan akta Catatan Sipil, serta kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan sebagai data sekunder, di samping juga menggunakan data primer.

Hasil pengumpulan data yang ditelaah secara mendalam akhirnya dapat memberikan suatu pandangan bahwa kesadaran masyarakat terhadap informasi akta Catatan Sipil memang cukup tinggi, hal ini disebabkan kelima wilayah kota telah ada satuan pelaksana Catatan Sipil yang bertugas melayani warga masyarakat yang berdomisili di wilayah masing-masing.

Tetapi informasi yang cukup tinggi ini belum diikuti dengan kesadaran, pemahaman, dan tindakan untuk memiaki akta Catatan Sipil bagi setiap warga DKI. Akibatnya timbul salah pengertian dan persepsi yang berbeda, serta melahirkan citra negatif bagi aktifitas kantor Catatan Sipil dalam melayani masyarakat. Citra negatif ini berpengaruh terhadap rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengurus akta-akta di kantor Catatan Sipil.

Berdasarkan hal-hal diatas, make kesimpulan peneliti yakni menyampaikan rekomendasi untuk memperbaiki dan menyempurnakan startegi komunikasi pembudayaan akta Catatan Sipil dan membangkitkan partisipasi masyarakat terhadap fungsi kantor Catatan Sipil, antara lain : meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Aparat) Pemda DKI Jakarta, membuat standarisasi komunikasi dan penggunaan alat, serta media komunikasi yang lengkap, mudah dipahami serta menarik untuk disimak dan dilaksanakan.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat perubahan persepsi mengenai nilai anak laki-laki dalam keluarga Batak-Mandailing di Kotamadya Medan, serta sejauh mana Status Sosial Ekonomi mempengaruhi persepsi terhadap nilai anak laki-laki tersebut. Penelitian dilakukan pada dua kecamatan di kota Medan, yaitu kecamatan Medan Baru dan kecamatan Medan Tembung. Kecamatan Medan Baru dihuni oleh mayoritas masyarakat Batak-Mandailing dengan status sosial ekonomi relatif tinggi, sedangkan kecamatan Medan Tembung dihuni oleh mayoritas masyarakat Batak-Mandailing dengan status sosial ekonomi relatif rendah. Dari masing-masing kecamatan itu diambil 2 kelurahan untuk diteliti.
Objek penelitian adalah masyarakat Batak-Mandailing yang diwakili oleh kepala keluarga (Batak), berusia 20 tahun ke atas, telah menikah, serta berdomisili di kotamadya Medan. Pengumpulan data selain dilakukan melalui kuesioner, juga dilakukan wawancara mendalam terhadap tokoh masyarakat Batak-Mandailing.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa ada pergeseran pandangan mengenai anak laki-laki. Anak laki-laki yang sebelumnya lebih diutamakan daripada anak perempuan (seperti dalam bidang pendidikan, pembagian tugas di rumah, kegiatan ekstra kurikuler, ataupun kegiatan adat), kini cenderung dianggap sama. Pergeseran pandangan ini pula dilihat dalam hal pembagian harta warisan. Menurut adat Batak-Mandailing, anak perempuan tidak mendapat hak waris. Namun, temuan penelitian menunjukkan, bahwa sebagian besar responden akan memberikan warisan yang sama, baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan. Tampaknya, ketiadaan anak laki-laki dalam sebuah keluarga Batak-Mandailing, bukan lagi merupakan masalah besar. Walaupun menurut adat anak lelaki ditetapkan sebagai penerus marga, anggapan bahwa keberlanjutan keturunan itu semata-mata ditentukan oleh adanya anak lelaki, cenderung tidak lagi terlalu dominan.
Keterikatan terhadap marga dan pengetahuan mengenai silsilah marga masih tetap kuat dalam diri orang-orang Batak-Mandailing. Namun, kehidupan di kota besar, dengan segala gejolak dan dinamikanya, cenderung menyebabkan interaksi dalam hubungan kekerabatan di antara mereka kurang intensif.
Variabel status sosial ekonomi dengan indikator pendidikan, pekerjaan, penghasilan dan pemilikan tampaknya kurang berpengaruh terhadap perubahan persepsi mengenai nilai anak laki-laki dalam keluarga Batak-Mandailing di kota Medan.
Hasil uji hipotesis dengan menggunakan tes statistik Tau Kendall menunjukkan, bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel status sosial ekonomi dan persepsi mengenai nilai anak laki-laki. Dengan demikian, hipotesis yang sebelumnya diajukan dalam penelitian ini, ditolak. Kemungkinan ada faktor-faktor lain seperti media televisi, radio, surat kabar dan majalah, ataupun kontak dengan kelompok-kelompok sosial lain yang cenderung lebih mempengaruhi perubahan persepsi tersebut. Untuk itu kiranya diperlukan penelitian lebih lanjut.

Abstrak :
ABSTRAK
Pelaksanaan peran ganda dosen perempuan pada kenyataannya tidak sedikit yang menimbuikan permasalahan. Salah satunya adalah bagaimana mereka melakukan peranan publik (yaitu dunia kerja di luar rumah tangga) secara optimal dalam arti tidak hanya sekedar bekerja tetapi juga me lakukan mobilitas pekerjaan (pengembangan karir), tanpa mengabaikan peranan domestik (pengurusan rumah tangga).
Namun kenyataan ini tidak terlepas dari struktur clan ku.ltur masyarakat; khususnya tentang pembagian kerja menurut jencier (gender division of labor).
Penelitian ini didasarkan kerangka pemikiran teori Pertukaran Normans dan Blau. dengan obyek penelitiannya adalan dosen perempuan Universitas Gajah Mada. Penelitian cenderung bersitat kualitatiif yang didukung oleh data-data flash survey dan data lain.
Temuan penelitian lni menyatakan banwa perliaku / tindakan dosen perempuan selalu diorientasikan untuk memperoleh imbalan (dalam arti kepuasaan. kebanggaan) yang mencakup imbalan intrinsik dan ektrinsik yaitu di sektor publik ( kedudukan, dan status penghargaan) serta imbalan di sektor domestik (cinta, kasih sayang, keharmonisan keluarga) Ketika dosen perempuan dihadapkan pada sejumlah imbalan baik dari sektor publik maupun domestik. Maka yang dipilih adalah imbalan yang memberikan 1) Keuntungan terbesar. Sehingga suatu saat dosen perempuan akan mengutamakan kepentingan keluarga atau kepentingan diri pribadi. Jalan aktualisasi mobilitas pekerjaan dosen perempuan dihadapkan pengoroanan yang berupa beban/ hambatan yaitu peran utama perempuan di sector domestik.
Peran domestik ini tetap dipertahankan/dijalankan dosen perempuan walau mereka sudah memasuki sektor publik. Apabila division os labor tetap dimiiiki, berlaku dan dipegang kuat karena hal berkaitan dengan motif dosen perempuan untuk mendapatkan imbalan yang bersumber sari sektor publik dan domestik_ Nilai tersebut nampak jelas menjadi kerangka acuan dosen perempuan paaa saat dosen perempuan mengaktualisasikan aspirasi dalam mengikuti pendidikankan lanjut baik program magister dan doktor. Dimana dukungan keluarga menjadi pertimbangan dosen perempuan dalam aktualisasi mobilitas pekerjaan.
Usia anak responden (dosen perempuan) berkisar antara usia balita sampai 12 tahun. Usia anak dimana reproduksi sosial orang tua khususnya dari ibu sangat dibutuhkan. Pekerjaan suami responden (dosen perempuan) sebagian besar adalah pegawai negeri khususnya tenaga pengajar, kondisi ini turut berperan dalam proses mobilitas pekerjaan dosen perempuan.
Jadi dua hal yang perlu digaris bawahi dalam temuan penelitian ini adalah : (1) Nilai pembagian kerja secara seksual masih dimiiiki dan dipegang kuat oleh dosen perempuan. Nilai itu terlihat jelas bilamana dosen perempuan yang mempunyai dua peran yaitu di sektor publik dan domestik mempertimbangkan nilai tersebut dalam proses aktualisasi mobilitas pekerjaan. (2) Perilaku dosen perempuan selalu diorientasikan untuk mendapatkan imbalan-imbalan. Alternatif imbalan tersebut bersumber dari peran dosen perempuan di sektor publik dan domestik. Dan imbalan yang memberi keuntungan terbesar yang akan diambil/ dipilih. Dengan demikian bahasan (fokus) penelitian inipun memperlihatkan adanya pertukaran antar imbalan, j adi pertukaran antar imbalan (reward). Bukan hanya antara imbalan dan pengorbanan (reward dan cost).

Abstrak :

ABSTRAK
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 adalah Undang-undang tentang Sistem Pemerintahan Desa yang berlaku seragam untuk seluruh Indonesia. Pengaturan penyelenggaraannya diarahkan kepada usaha memperkuat kedudukan pemerintahan Desa agar mampu menggerakkan masyarakat sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan serta mampu menyelenggarakan administrasi Desa yang semakin luas dan efektif. Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa, Lembaga Musyawarah Desa dan perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri Sekretaris Desa, kepala-kepala Dusun dan Kepala-kepala Urusan. Dalam menjalankan tugasnya masing-masing aparat tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979.

Padahal sebelumnya Nagari yang merupakan organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat telah menjadi pendorong dan penggerak masyarakat untuk serta aktif dalam pembangunan sejak zaman sebelum zaman penjajahan Belanda sampai berlakunya Undang-undang baru tersebut. Di samping itu Nagari merupakan persatuan masyarakat hukum adat juga merupakan suatu kesatuan wilayah pemerintahan, maka perpaduan ini telah menyebabkan terjadinya suatu hubungan yang erat antara adat dengan pemerintahan.

Undang-undang baru itu pada awalnya menghapuskan Nagari dan mengangkat Jorong sebagai suatu Desa ( Jorong di sini merupakan bagian wilayah dari Nagari). Hal ini tidak berjalan efektif, maka diperlukan penataan Desa yang mengambil bentuk seperti Nagari dalam arti posisi Jorong ditempatkan kembali di bawah Nagari dan Nagari berubah nama menjadi Desa.

Secara formal bentuk Desa seperti Nagari tetapi dalam pelaksanaannya terjadi banyak perbedaan. Misalnya, pada Nagari. kuatnya lembaga KAN ( Kerapatan Adat Nagari dengan kuatnya peranan penghulu dalam lembaga ini), pucuk pimpinan Nagari dipegang oleh Wali Nagari, terpisahnya kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Sedangkan pada Desa, pucuk pimpinan dipimpin oleh kepala Desa di mana ia memimpin baik bidang eksekutif maupun legislatif sehingga di sini tidak ada pemisahan antara kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan legislatif serta lembaga KAN ada di luar jalur struktur pernerintahan yang menjadikan posisi KAN itu lemah.

Sebenarnya Perda 13 tahun 1983 telah mengembalikan fungsi KAN sebagai salah satu lembaga sentral dalam masyarakat namun belum berjalan sebagaimana mestinya karena masih banyak para Kepala Desa belum mempedomani keputusan-keputusan KAN dalam menyelenggarakan dan membantu menegakkan roda pemerintahan Desanya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Abstrak :
Tujuan studi ini adalah mengetahui dan mendeskripsikan suatu fenomena sosial yakni efektivitas organisasi BKKBN Wil-Ko Jakarta. Sebagai basis pengukuran, penelitian ini mempergunakan metode CVA, suatu metode pengukuran komprehensif yang dikembangkan oleh Quinn dan Rorhbaugh. Dalam mengukur efektivitas organisasi, penggunaan metode CVA lebih menguntungkan dari metode lainnya, karena mampu menjelaskan nilai-nilai sentral konstruk efektivitas organisasi secara eksplisit. Dalam mengungkapkan konsep teoritis penelitian ini terutama mempergunakan data persepsi responden (data subyektif), disamping data obyektif yang dipergunakan untuk mendukung (validasi) hasil data subyektif. Dan sebelum analisis data disajikan, terlebih dahulu dilakukan uji reliabilitas dan validitas instrumen dengan mempergunakan sejumlah teknik statistik. Hasil uji reliabilitas dan validitas instrumen memperlihatkan bahwa instrumen persepsi responden (data subyektif) mengenai 8 kriteria efektivitas ternyata memperoleh tingkat reliabilitas dan validitas internal yang akseptabel, walaupun hanya pada taraf minimal. Hasil analisis data memperlihatkan bahwa profil BKKBN Wil-Ko secara keseluruhan menunjukkan 6 dari 8 kriteria mempunyai tingkat efektivas tinggi. Profil masing- masing BKKBN Wil-Ko agak bervariasi, namun semua BKKBN Wit-Ko ternyata termasuk dalam tahapan siklus elaborasi struktur. Diketahui pula kriteria fleksibilitas dan PSDM diberi perhatiarn sama oleh semua BKKBN Wil-Ko. Dan tidak ada perbedaan persepsi antara responden dari Unit Kerja yang berbeda.