Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
yok kardiogenik yang terjadi pada seseorang dapat disebabkan oleh penurunan kinerja miokard yang parah dan mengakibatkan penurunan curah jantung hingga hipoperfusi organ akhir. Pemberian resusitasi cairan pada manajemen awal syok kardiogenik menjadi tantangan klinis karena seringkali sulit dinilai dan dapat bervariasi dari waktu ke waktu. Sehingga, salah satu cara untuk mengetahui efektivitas resusitasi cairan dengan syok kardiogenik adalah dengan pemantauan hemodinamik pasien menggunakan tekanan arteri rata-rata/mean arterial pressure (MAP). Metode dalam karya ilmiah ini dengan case study pada praktik klinik keperawatan kegawatdaruratan di RSUI. Pasien kelolaan adalah Tn. A berusia 74 tahun dengan diagnosis syok kombinasi kardiogenik dan intervensi utama yaitu pemantauan status sirkulasi menggunakan tekanan darah arteri rata-rata (MAP) untuk mengukur efektivitas resusitasi cairan. Hasil implementasi pemantauan MAP menunjukkan MAP dapat menjadi pengukuran efektivitas resusitasi cairan pada status sirkulasi pasien dengan syok kardiogenik. Perawat dapat menggunakan pemantauan status sirkulasi menggunakan tekanan darah arteri rata-rata (MAP) sebagai salah satu pengukuran efektivitas resusitasi cairan. ......Cardiogenic shock that occurs in a person can be caused by a severe decrease in myocardial performance and result in a decrease in cardiac output to end organ hypoperfusion. Providing fluid resuscitation in the initial management of cardiogenic shock is a clinical challenge because it is often difficult to assess and can vary over time. Thus, one way to determine the effectiveness of fluid resuscitation in cardiogenic shock is to monitor the patient's hemodynamics using the mean arterial pressure (MAP). The method in this scientific work is a case study in clinical of emergency nursing at RSUI. The patient being managed is Mr. A is 74 years old with a diagnosis of combined cardiogenic shock and the main intervention is monitoring of circulation status using mean arterial blood pressure (MAP) to measure the effectiveness of fluid resuscitation. The results of implementing MAP monitoring show that MAP can be a measure of the effectiveness of fluid resuscitation on the circulation status of patients with cardiogenic shock. Nurses can use monitoring of circulation status using mean arterial blood pressure (MAP) as one measure of the effectiveness of fluid resuscitation.

Abstrak :
ABSTRAK Penyakit gigi dan mulut adalah penyakit yang terdapat secara luas pada masyarakat, baik pada anak-anak maupun orang dewasa, karena dapat terjadi pada gigi susu maupun gigi tetap. Kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian integral dari kesehatan umum, yang penting dalam fungsi pengunyahan, bicara dan kecantikan. Dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan maka perlu ditanamkan kebiasaan hidup sehat sejak dini yang dimulai dalam lingkungan keluarga dan disekolah. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada murid sekolah yang disebut Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) mempunyai tujuan agar tercapai derajat kesehatan gigi dan mulut yang optimal. Hasil penelitian Study Evaluasi Program UKGS di wilayah DKI Jakarta pada tahun 1988, menunjukkan prevalensi karies gigi 86,71 % dengan DMF-T rata-rata 2,98 dan tahun pada tahun 1996 meningkat menjadi 93,72 % dan DMF-T menurun menjadi 2,66. Performed Tratment Index (PTI) adalah 9,06 % pada tahun1988 dan menurun menjadi 6,39 % pada tahun 1996. Melihat keadaan tersebut dan mengingat indikator derajat kesehatan gigi mulut pada tahun 2000 adalah DMF-T rata-rata < 3 dan PTI > 50 % serta kebersihan mulut termasuk kriteria baik, untuk umur 12 tahun, maka perlu diadakan suatu penelitian untuk memperoleh informasi faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapinya PTI pada murid SD yang telah menerima pelayanan Usaha Kesehatan Gigi Sekolah Tahap III. Peneltian menggunakan rancangan cross sectional. Lokasi penelitian pada 6 SD di Kecamatan Palmerah dan 4 SD di Kecamatan Tambora. Sampel yang diteliti adalah murid kelas 6 yang telah memperoleh pelayanan kesehatan gigi dan mulut, dimana sample diambil secara multistage cluster random sampling, dengan jumlah sampel 426 murid. Juga dilakukan wawancara dengan guru UKS dan pelaksana UKGS yang bertugas pada SD terpilih, dimana jumlahnya masing-masing 10 orang. Wawancara pada murid dilakukan untuk mendapatkan data, faktor demografi, pengetahuan, perilaku pelihara diri dalam bidang kesehatan gigi dan mulut serta dilakukan pemeriksaan kesehatan gigi . Wawancara dengan guru UKS untuk memperoleh data mengenai peran serta guru dalam kegiatan UKGS sedangkan wawancara dengan tenaga kesehatan gigi untuk memperoleh pelaksanaan kegiatan UKGS di lapangan. Data diolah secara statistik, mulai analisis univariat, bivariat dan multivariat dengan menggunakan regresi logistik mutipel dengan program stata. Hasil penelitian memperlihatkan prevalensi karies pada murid kelas 6 adalah 82,9 % dengan DMF-T rata-rata 3,04 dan PTI murid adalah 6 %. Hasil model akhir menunjukkan bahwa PTI murid dipengaruhi oleh : pendidikan ibu, kebersihan mulut murid, jenis kegiatan dan tindakan kuratif yang dilaksanakan tenaga kesehatan gigi serta adanya interaksi pendidikan ibu dan jenis tindakan kuratif Kesimpulan dari penelitian ini adalah selain pendidikan ibu murid mempunyai peranan yang besar dalam perawatan kesehatan gigi dan mulut. Tenaga kesehatan gigi dalam menjalankan kegiatannya kurang melibatkan guru UKS dan orang tua murid. Pada penelitian ini kurang terlihat peranan guru UKS dalam kegiatan UKGS. Disarankan bagi tenaga kesehatan gigi agar dalam melaksanakan kegiatan UKGS, selain guru kelas, hendaknya melibatkan guru UKS dan guru kelas 1 dan 2, karena materi kesehatan gigi dan mulut diberikan pada saat murid duduk di kelas 1 dan 2. Juga sangat diperlukan memberikan penjelasan pada orang tua murid secara langsung atau paling tidak pada POMG, sehingga dimengerti manfaat dari program. Untuk meningkatkan PTI, bagi murid yang takut perawatan gigi dengan bur. dapat digunakan bahan tumpatan Atrarrmatic Restorative Treatment. Daftar Pustaka : 46 ( 1962 - 1998 )

---

ABSTRACT Oral and dental diseases are widely spread community diseases which are found in both children and adults since they affect deciduous as well as permanent teeth. Oral Health constitutes an integral part of health in general with important aspects in relation with the mastication, speech and esthetic functions. In order to enhance the quality of health, healthful living styles should be instituted as early as possible in life, starting within the family and school environments. The objective of oral health care services for schoolchildren, or School Oral Health Services ( SONS ), is the achievement of an optimal degree of oral and dental health. The School Oral Health Service Evaluation Study Program in the Jakarta Special Area in 1988 showed a dental caries prevalence of 86.71% with an average DMFT of 2.98; the prevalence figure rose to 93,72 in 1996 while for that same year the average DMFT decreased to 2,66. Performed Treatment Index ( PTI) decreased from 9.06% in 1988 to 6.39% in 1996. In view of these developments and the established dental health indicators for 2000 which comprise among others an average DMFT not exceeding 3,0, a PTI of at least 50% and a "satisfactory" degree of oral hygiene for the 12-year age group, a study to obtain further information on the factor relating to the failure to achieve an acceptable PTI level for schoolchildren with degree III SOHS in Jakarta was undertaken. The study is of cross-sectional design. It involves six primary schools in the Palmerah and four primary school in the Tambora subdistricts. The sample studied are sixth graders who have received oral health care; the sample was taken through multistage cluster random sampling amounting to a total of 426 children. Also caned out were interviews with schoolteachers responsible for school health services and operators of SOHS, with a total of 10 persons at each target school. The objective of the interviews with the children was the collection of data on demography and knowledge and self care practices in dental health. The children received dental examinations. Interview with the school health teachers was to acquire data on the participation and role of teachers in SOHS, while information on the implementation of SOHS was the goal of the interview with the dental health stag The data obtained was statistically processed, from univariat to bivariat and multivariat analysis with multiple logistic regression and strata program. The results show a caries prevalence of 82,9% with and average DMFT of 3,04 and a PTI of 6%. The latest model indicates that PTI in schoolchildren is influenced by their mother's level of education, the children's state of oral hygiene, types of activities and curative care provided by the dental personnel and the existence of interaction between the level of the education of the mother and type of curative care rendered. he conclusions reached in this study are that apart from the prominent role of the level of education of the children's mothers in maintaining oral health care, school health teachers and parents have not been adequately involved in SOHS activities. The role of the school health teacher in SOHS is in this study not too apparent. It is recommended that beside the classroom teachers involved, the dental health staff also need to actively participate the school health teachers and the this and second grade teachers, since the school curriculum already provides dental health information material for first and second graders. It is also essential that information be disseminated directly to parents or in parent-teacher-association meetings to permit better understanding of the school dental program. To help increase the PTI figure, schoolchildren unwilling to be treated with dental burs should be provided treatment according to the Atraumatic Restorative Treatment ( ART) method. Reading : 46 (1962 - 1998)

Abstrak :
ABSTRAK Dewasa ini pembangunan kesehatan yang memasuki periode Pembangunan Jangka Panjang II masih ditandai oleh tingginya angka kematian ibu (AKE) dan angka kematian bayi (AKB). Salah satu mata rantai yang berhubungan dengan kematian ibu adalah pelayanan antenatal disamping mata rantai lain yang tidak kalah pentingnya adalah persalinan. Pelayanan antenatal di Kabupaten Cianjur masih belum sesuai dengan standar minimal pelayanan antenatal "5T ", masih ada ibu hamil yang tidak ditimbang, tidak diukur, tekanan darahnya, tinggi fundusnya, tidak diberi imunisasi TT lengkap, dan tablet tambah darah minimal 90 tablet. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang kepatuhan bidan desa terhadap standar minimal pelayanan antenatal "5T" dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan bidan terhadap standar pelayanan antenatal "5T"di Kabupaten Cianjur tahun 1998, dengan menggunakan rancangan cross sectional serta analisis statistiknya menggunakan analisis chi- square. Sedangkan sampel penelitian ini adalah bidan desa yang bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur dan pengambilan sampel dilakukan dengan cara simple random sampling. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa kepatuhan bidan desa terhadap standar pelayanan antenatal "5T " masih rendah (32,7 %). Dan dari analisa bivariat memperlihatkan adanya hubungan antara sikap dengan kepatuhan bidan terhadap standar pelayanan antenatal " 5T " (p < 0,05). Ada hubungan antara lama bekerja dengan kepatuhan bidan terhadap standar minimal pelayanan antenatal "5T" (p < 0,05). Kesimpulan dari penelitian ini adalah kepatuhan bidan terhadap standar minimal antenatal "5T " masih rendah dan ada hubungan yang bermakna antara sikap, lama kerja dengan kepatuhan bidan terhadap standar minimal pelayanan antenatal 5T. Saran, perlu adanya peningkatan sikap bidan melalui supervisi, motivasi dan kelengkapan sarana untuk pelayanan antenatal. Daftar Pustaka : 41 (1980 - 1998).

---

ABSTRACT Analysis of Village Midwife Compliance on Minimum Standard of Antenatal Care Services "5T" in District of Cianjur in 1998.Currently, the National health development which has entered the second long term development period is still marked by a high maternal mortality and infant mortality rate. One of important related chains to maternal mortality rate is the antenatal care services besides the delivery. The antenatal services in District of Cianjur has not yet corresponded to minimal standard of antenatal services "5T", there still exists pregnant women who are not weighed, whose blood pressure and fundus uteri are not measured, some of them have not received yet TT immunization and minimum of 90 ferrous tablets. The aim of this research is to obtain a description of village midwife compliance level on minimal standard of antenatal services "5T" in District of Cianjur and other factors which are related to it. A cross sectional study was used with statistical analysis using chi-square analysis. Samples of this study are midwives in Health Office in District of Cianjur. Samples are taken using simple random sampling. This research shows that compliance of village midwife on the minimum standard of antenatal services is still low (37,7 %). The bivariate analysis shows relation between the attitude and compliance of midwife on the antenatal sevices standard "5T". There is also a relation between the length of work time and midwife compliance on the antenatal services standard "5T" (p < 0,05). From this research it is concluded that compliance of the midwife on the antenatal care services standard is still low and there is a significant correlation between the attitude and the length of work with the compliance of village midwife on the antenatal care services standard "5T. Improving the attitude of village midwife through supervision, increasing motivation and providing adequate facilities for the antenatal services are needed. References : 41 (1980 - 1998)

Abstrak :
Sejalan dengan gencarnya isu reformasi, desentralisasi dalam bcntuk otouomi daerah menj adi tuntutan banyak pihak_ Pada akhirnya, pemberlakuan otonomi daerah ini akan membawa dampak hagi bidang kesehatan, yang sa\ah satunya adalah Puskesmas. Maka dari itu, mengantisipasi kemungkinan timbulnya masalah yang lebih besar, Puskesmas diarahkan menj adi unit swadana daerah. Berkaitan dengan hal di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengidentiiikasi transformasi Puskesmas Swadana, dengan fokus kajian pada proses perencanaan dan pengeiolaan penerimaan fungsionnl pada Puskcsmas Swadana di DK] Jakarta, tepatnya di Puskesmas Kecamatan Tebet dan Jatinegam. Proses perencanaan dan pengclolaan pcnerimaan fungsional ini akan dibandingkan secara vertikal dan horisontal Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggmmakan pendekatan kualitatif Data diperoleh melalui observasi, penelusuran data sekunder, dan wawanoara mendalam dengan 10 [nforman di Puskesmas Kecamatan Tebet dan 6 informan di Puskesmas Kecamatan Jatinegnra. Informan ini adalah orang-orang yang berkepentingan dan memahami proses pembahan yang texjadi di kedua Puskesmas ini ketika menjadi Puskesmas Swadana - meskipun dalam SK Gubemur No. 39 Tahun 2000 masih disebut sebagai uji coba unit swadana daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara persamaan antara sebelum dan sesudah swadana adalah proses perencanaan mengikuti tahapan-tahapan mulai dad analisis situasi sampai pada penyusmman rencana operasional dan sumber peneximaan fungsional berasal dan reuibusi pasien. Sementara ing perbedaan antara sebelum dan sesudah menjadi Puskesmas Swadana antara lain bahwa setelah menjadi Puskesmas Swadana terdapat kemandirian dalam proses percncanaan (bottom up planning; integrated planning with budgetting dan target-based budgettfng), pengelolaan 100% penerimaan fimgsional, berlaku reward system, kapasitas sumber daya manusia diperhatikan, dan perubahan struktur organisasi yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan, dibandingkan bila sebelum swadana, tidak ada kemandirian dalam proses perencanaan (top dawn planning, _fragmented planning with budgetting dan budget- based activities), tidak memiliki wewenang dalam xnengelola penerimaan fmmgsional (l00% disetor kc kas daerah), tidak berlaku reward system secara jelas, pautisipasi staf rendah dan struktur organisasi sama dengan struktur organisasi Puskesmas lainnya di Indonesia. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa di antara kedua Puskcsmas swadana jugs mcmiliki persamaan mendasar, antara lain kemandirian proses perencanaan (bottom up planning, integrated planning with budgetting target-tiased activities), pengelolaan pcnerimaau imgsional (sistem sam pintu, transparan, ada kriteria pexnbagian insentif), proses dimulainya keswadanaan (1 April 2000), legal aspect (SK. Gubernur No. 39 Tahun 2000) dan tahapan-tahapan yang dilalui untuk mcnjadi Puskesmas Swadana (tahap intemal dan ekstemal). Sementara itu, perbedaannya terletak pada optimalisasi partisipasi staf pada proses permcanaan (tinggi vs. cukup tinggi, teamwork solid vs. kurang solid, dukungan tinggi vs. rendah, manajemen partisipatif vs. representative), pola dalam pengelolaan pcnedmaan fungsional (sentralistik vs_ desentralistik), kedisiplinan staf (ketat vs. longgar, sistem amano vs. absen tertulis), teknik pencatatan keuangan (komputerisasi vs manual), proses keswadanaan (sudah slap sebelumnya vs. bclum begitu siap sebelumnya), perubahan (segmental vs. mcnyeluruh), serta pola pembagian insentif Pada dasamya, Puskesmas Swadana membawa banyak manfaat, - texutama bagi peningkatan kemandirian dan mutu pelayanan -, sehingga dapat dikembangkan lcbih lanjut pada masa mendatang.

---

Abstract
Reformation issues has pointed desentralization willing in an district autonomous type being larger. At last, this district autonomous will bring some impacts to health sector, like public health centre. Therefore, to anticipate the bigger problems, public health centre is directed to self financed organization. This research aims at identifying self financed public health centre transformation, focused at planning and revenue management process. This reaserch is located at self financed public health centre in Jakarta, those are Tebet and Jatinegara. Both of process will be compared lvertically and horizontally. This research is case study with qualitative approach It used observation, secondary data collection, and indepth interview to collect data. Indepth interview was conducted with ten informants in Tebet Public Health Centre and six informants in Iatinegara Public Health Centre. They were chosen because they had been considered lmow well about the process explored. For information, these Public Health Centres is called self iinanced, although the Decree of District Government is still in the process. The results show that generally, there are the some processes that similar before and afier become self financed public health centre, they are 1). Planning process follows the same steps from situational analysis to plan of action arrangement and 2). The revenue is gotten hom patients retribution. The diierences are that alter become an self financed organization their planning process use bottom up planning approach more, integrated planning with budgetting and target-based budgetting, 100% of their revenue is managed by themselves, reward system, care of human resources capability, and the change of organizational structure is suitable with the needs. Before become a self financed organization, their planning are dominated by top down planning approach, fiagmented planning with hudgetting and budget-based activities, have no authority to managed their own revenue (I00% is given to the district government), there are no clear reward system, lower staffs participation and the same of organizational structure with another public health centre in Indonesia. Beside that, the result also shows that between them have the basic same, comprises of planning process (bottom up planning, integrated planning with budgetting, target based activities, revenue management (a door, more transparant, using incentive criterions), the beginning of self financed process (1 ? of April 2000), legal aspect (District Govemment No. 39/2000) and the stage (intern and extern stage). The diEerencess between them are optirnalization of staifs participation in planning process (higher vs. lower, solid teamwork vs. not, higher support vs. lower, participative vs. representative management), revenue management form (sentralized vs. decentralized), staH`s discipline (higher vs. lower, amano va manual), financial recording and reporting system (computerized vs. manually), self Hnanced process (ready vs. not ready), gradation of change (segmental- vs comprehensive) and reward system formula. Basically, the change being self financed public health centre is very useiiill., - mainly to increase their autonomy and quality of care - , so that can be developed more in the future.

Abstrak :
Tidak dimilikinya data tentang penyakil kankcr. di Indonesia. di Propinsi .Iawa Barat dan khususnya di Kota Bandung. rncnycbabkan szlmpai saal ini dam lcnlang pcnyakil kanker yang digunakan adalah data berdasarkan hasil pcmeriksazm palologi analomi. Scmcnlara itu lidak semua kota mcmpunyai pusal pcmcriksann patologi analomi. schingga gambaran yang ada hanya mcrupakan gambaran scbagian kecil pcndcrila pcnyakil knnker di sualu wilayali. Dcngzm dilaksanakannya Regislrasi liankcr Rumah Sakil yang mcncakup bcbcrapa alau scluruh rumah Siikil di \Vi|il}'Z.l|`lI1}'Zl. akan l11C|`l`|bCl'iki.lI\ gamhamn yang paling mcndckati keadaan masyarukat di sualu \\=ila}'al1. dan diharapkan data yang dipcrolch lcbih mcmbcrikan gambaran tcmang pcnynkit kankcr dan pcrkcmbangannya di sualu wilayah. schingga data lCTSCbUl dapal mcnyuinbangkan pcmikiran pcningkalan mulu pclayanan yang dapat dimulai dari promosi kcsclialan. umuk pcnccgahzm. fJl3l1dClCkSii1I\ pcnyakil kankcr Sudini mungkin. pcngobalan dan lindak lanj|.|lnya. Di dalatn studi ini tclah dirancang sebuah sistcm ttntttk ntcngctnbangkan registrasi kanker di kota Bandung yang melibatkan rumah sakit baik pcmcrintah ntaupun swasta, Dinas Kesehatan Propinsi dan Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu Yayasan Kanker Indonesia Wilayah Jawa Barat. Yayasan Kankcr Indonesia dapat bcrtanggung _iztwab terhadap pclaksanaan sistcm rcgistrasi kankcr di kota Bandung. Kcbutuhan data tentang penyakit kanker yang dirasakan, memunculkan komitmcn agar segcra dilakukan kerjasama untuk tnelaksanakan pengelolaan registrasi kanker di kota Bandung sehingga sistcm registrasi kankcr yang sah dapat menghasilkan keluaran yang dapat digunakatt untuk pcningkatan pelayanan individu maupun masyarakat luas olch pihak-pihak yang bcrkcpcntingan. Termasuk di dalam studi ini, dirancang Ibrmulir pengumpulan data pcnyakit kanker yang meliputi data individu. data fasilitas. data tumor serta data _/?1lIaw up hcrdasarkan variabel yang tclah discpakati oieh tim kankcr atau tim mcdis. pcdoman pcngisian formulir. proscdur kcrja pcnggunaan sistem dcngan dirancangnya scbuah pcrangkat Iunak untuk memudahkan pengolahan data. scrla dibuat model registrasi kankcr yang mclibatkan 6 Rumah Sakit di kota Bandung dcngan berbagai tipcnya. Data yang tcrmasuk di dalam registrasi kanker bersumbcr dari rekam mcdik di rumah sakit. Karena variabel yang merupakan data minimal yang tercantum di dalam rcgistrasi kankcr sudah ada di dalam rekam mcdik pendcrita_ maka dengan keriasamn yang baik antara tim medis, tim kankcr, dan tim rckam mcdik. tidak akan sulit untuk mcngisi formulir registrasi I-tanker tcrsebut. Nomor register yang dibcrikan kepada pcndcrita pcnyakit kankcr dilakukan olelt mznzing-masirtg rumah sakit dan harus berbeda antara rumah sakit - rumah sakit di kota Bandung. perbedaan tcrscbut terletak pada 3 digit tcrakhir kodc rumah sakit. Seltingga diharapkan tidak tcrjadi duplikasi penomoran untuk penderita yang bcrbcda baik dl dalam rumah sakil alau antar rumah sakil. Disamping ilu pula dcngan dibU8ll'!}'& rcgislrasi kanker dalam 3 rangkap (Icmbar pcrtuunzt untuk pcngclola; Iembar kc dua unluk rckam mcdik rumah sakil: Iembar kc tigu dimasukkan dalam rckam medik masing-masing pendcrita) akan mengurangi kcmungkinan kcsalahan seliap penderita unluk mcndapatkan dua nomor rcgistcr pada kasus yang sama kecuali bila pcndcrita tcrscbut menderita lebih dari satu jcnis penyakil kankcr. Pengecekan tcrhadap kemungkinan lerjadinya duplikasi data sudah hams dilakukan sejak bcrada di rumah sakit yaitu di bagian rekam medik. Selanjutnya pengecekan berikutnya masih harus dilakukan oleh unit pengelola. Dalam pclaksanaan pengelolaan regislrasi kanker dibutuhkan sebuah inslitusi yang dapat bcrtanggung jaw-ab lerhadap sislem registrasi kanker ini. l)iharapkan Yayasan Kankcr Indonesia Wilayah Jawa Barat dan Dinas Kcschatan Propinsi .Iawa Barat dapat mcnjadi koordinator atau pengelola regislrasi kanker tersebut. Pcngumpulan data dan peramajaan (dam updafing) dapat dilakukan 2 minggu alnll sebulan sekali olch unit pengelola. Hal ini dilakukan unluk mcnghindari kesalahan mclakukan entri data clan scgera melihat dan mcmpcrbaiki apabila lcrjadi duplikasi data. Dcngan dibuatnya perangkat lunak yang dapat mcmbantu dan mcmpcrmudah pcngclolaan registrasi kanker, dapat mcnampilkan model rcgistrasi kankcr kota Bandung dcngan menggunakan 3 macam kasus scbagai uji coba. Hasil dari model yang didapal berupa tampilan jumlah pundcrlta kankcr scsuai dengan diagnosa klinis ICD-IO. diagnosa patologis ICD-IO. Stadium pcnynkit kankcr. Tetapi belum dapal dillitung .wfrvivul rate, incidence rule karcna data yang diamhil hanyalah dari 3 jenis penyakit kankcr dan data tahun l999_ Untuk SC|Z.\l'l_illll1§'1l dcngzm digunakannya _Rn-nmlir Follow up dan Forum/ir Klm.\'u.v_ akan dapatt diikuti pcrkembangan penderila pcnyakil kanker scrla dapal dilakukun pcnghilungan sizuistik tentang pcrkcmbangan pcnyakit kankcr di sualu wilayah. Agar sislcm ini dapat bcrmanlhal maka disarankan agar dilakukan kciqiasama antar pihak Rumah Sakil dan Lembaga Pcngclola unluk mcndapalkan Icgitimasi schingga lebih mudah unluk melakukan pcngumpulan data dari scliap rumah sakit di wilayahnya dan dikembangkannya formulir follow up bagi seliap pcndcrita penyakil kanker.

---

Abstract
Due to the lack of infonnation about cancer in Indonesia, West _lava Province and especially in the city of Bandung cause the cancer data is only available through histopatological reports. ' On the other hand, not all cities have histopatological laboratories- therefore the information available is only a tip ofthe ice herg. Using the Multi Hospital Cancer Registration. which comprises the overall patient population; we hope thc data will give a clear picture about cancer cpidcmeologu and surveillance and its course in the catchment area. Those data can bc used to improve the quality of services. which can he slanted with promotional efforts in prevention and detection of cancer in the earliest possible stage. the treatment, the follow up and the rehabilitation program. In this study. a system is planned for the registration of cancer in the city ol Bandung. in which both of Government and Private Hospitals are included. plus Provincial Health Services, and the Non-Governnmental Organization namely the Indonesian Cancer Society of West .lava Province. The need ol` cancer data had make a commitment to create a cooperative action in the Registration ofCancer in Bandung. in order that the Cancer Registration is legitimate lin' diversc organizttion and ca|1 generate an output to improve personal and public services. A proposal ofa cancer data collecting form has been designed which is based on indicators and variables agreed by the Cancer Team or Medical Team with an easy mantlal guidance and software designed lo simplify the data processing. Also a model of Cancer Registration in which 6 hospitals in Bandung are involved. all with its individual types. Data of this Cancer Registration were collected from the Medical Record Department, and with a good coordination among Medical team. Cancer team. and Medical Record team there is no obstacle to fill the form. Each hospital has its own registration number and differs is the last three digits to prevent any duplication. lnorder to minimize errors. three Copies has been made (lirst copy lor coordinator. second copy for Hospital Medical Record and the third must be keep in each patient`s medical record)- Prevention olduplicating data l'l1tlSl be started l`rom llospital Medical Record and recheck by the coordinator. The Indonesian Cancer Society oI` West .lava Province and Provincial lleallh Sen/ices suppose to be the coordinator ofthe Cancer Registration. Data collecting and updating can be done every 2 weeks or every month by the cooordinator to prevent error in data entry and correction in any data duplication. By using this sohware and using three trial cases (C ervieal. breast and ovarian cancer). a model of Cancer Registration in Bandung has been implemented suueesstitlly. The output of these models arc thc number ol` cancer patients according to the clinical diagnosis ol` ICD-[01 pathological diagnosis ol` ICD-I0/lCl)-O; the diagnosis staging: and the treatment. I-lowcvcr, the survival rate and incidcnccc rate could not been shown yet because the data collected is only from those three kind of cancer during the year I999. In the future, by using the follow up form and special lorm. progression ol` a cancer patient can be followed and a statistical evaluation can be performed for a certain region. For the beneficial ol` this System. it is proposed that the coopcratiom among hospitals and thc working organization can he established so that the gathering ol` data l`rom every hospital in itsjurisdiction will llow smoothly and easily. and lbllow up Iorm can be design for every cancer patient.

Abstrak :
Sejak |997 RSUP Fatmawati telah melakukan tiga kali angket pelayanan pelanggan. Dalam kurun waktu tiga tahun tcrakhir ini dapat dikatakan proporsi pelanggan yang merasa puas dengan pclayanan RSUP Falmawali telah meningkat. Namun dcmikian, sesungguhnya sulit menilai kemajuan pelayanan pelanggan di RSUP Fatmawati melalui tiga kali angket kepuasan pelanggan selama periode |997 hingga 2000. Pertama, kesulitan tcrsebut muncul karena adanya perbedaan alat pengumpul data yang digunakan dalam angkel pelanggan \997 dengan angket pada 1999/2000. Kcdua, ada beberapa pertanyaan yang bermakna ganda sehingga hasil penilaian responden mcnjadi mcragukan. Kedua hal tcrsebut selain menyebabkan kesulitan penilaian juga mengandung bias yang berpotensi menurunkan kesahihan, keterhandalan dan akurasi penilaian terhadap klxalitas pclayanan pelanggan di RSUP Falmawali Secara umum, penelilian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas informasi mengenai pelayanan pelanggan di RSUP Fatmawati. Peningkatan kualitas ini dicapai mclalui penyusunan melodologi penelitian yang Iebih tcpal dan pencrapan kaidah-kaidah penelitian yang Iebih ketat agar data yang diperoleh bcbas dari bias. Desain penelilian yang digunakan adalah survei, cross sectional, dengan unit analisis pelanggan yang telah selesai memperolch pelayanan. Populasi pcnelilian adalah pelanggan RSUP Fatmawati, baik yang datang untuk rawat jalan maupun unluk rawat inap. Sampel pelanggan rawat jalan mewakili se\uruh poliklinik yang ada, sedangkan sampcl pelanggan rawat inap mcwakili kelas perawatan yang ada. Dari target 200 sampel, bcrhasil dipcroleh sebanyak |98 respondcn yang tcrdiri dari 97 orang penderila rawat jaian dan 10| orang penderita rawat inap. Berdasarkan penilaian responden terhadap kualitas pelayanan pelanggau di masing- masing litik simpul pelayanan, diperoleh nilai rerata keseiuruhan sebesar 7,65 dcngan simpang baku sebcsar 0.94. Nilai rerata ini menunjukkan bahwa pelanggan merasa cukup puas tcrhadap pelayanan pclanggan yang diselenggarakan oleh RSUP Fatmawati. Bagi para pclanggan lcmyata scluruh titik simpul pelayanan same pentingnya. Sclain ilu seluruh faktor pencntu temyata bcrhubungan dengan kuat dan bcmwakna terhadap kepuasan atas pelayanan pelanggan. Para pelanggan juga menyatakan kescdiaan yang cukup kuat untuk melakukan kunjungan ulang dan memberi rckomendasi. Berdasarkan analisis multivariat terdapat 5 variabel bcbas yang paling kual dan berhubungan secara bermakna terhadap kcpuasan pelayanan pelangan di RSUP Fatmawati, yaitu kelas perawatan, keramahan, tarif, serta kepuasan atas pelayanan pelanggan di ruang rawat inap dan apolik.

Abstrak :
BSTRAK PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI KAIIAN ADMINISTRASI RUMAH SAKIT Tesis, Agustus 2001 ALDRIN NEILWAN FAKTOR FAKTOR YANG 1\/IEMPENGARUHI KEPUASAN KERJA TENAGA PERAWAT DI INSTALASI RAWAT INAP RSU FK - UKI JAKARTA ' X + |20 halaman, 4 gambar, 50 tabel, 6 Iampiran Seiring dengan perkembangan zaman, terjadi pergeseran konsep rumah sakit dari konsep lama yaitu rumah sakit sebagai institusi social semata bergeser menjadi institusi sosio ekonomi yang berarti pengelolaan rumah sakit harus menggunakan prinsip ekonomi tanpa meninggalkan fungsi sosialnya. Seiring dengan itu pula persaingan dalam pemberian pelayanan kesehatan juga semakin mcningkat serta tuntutan kebutuhan masyarakat akan pclayanan kcsehatan juga Semakin Linggi yang akan bcrdampak pada pelayanan keperawatan sebagai bagian integral dari rumah sakit. Pelayanan kesehatan di rumah sakit menduduki porsi paling besar karena dilaksanakan terus menerus selama 24 Faktor-faktor..., Aldrin Neilwan Pancaputra, PascasrjanaU|, 2001 jam, sehingga baik bumknya rumah sakit sering dinilai dari penampilarn kerja tenaga keperawatannya Hal ini sangat berkaitan dcngan kcpuasan kelja pcrawat itu sendiri Secara umum penelitian ini bertujuan unluk memperoleh gambaran kepuasan kerja tenaga perawat di instaiasi rawat inap RSU FK-UKI dan melihat hubungan antara karakteristik individu, faklor penunjang, faktor motivasi serta untuk mengetahui faktor yang paling mempengaruhi kepuasan kerja Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional. Sampel penelitian mencakup seluruh tenaga perawat di instalasi rawat inap yang berjumlah 13| orang. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui pengisian kuesioncr Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan kemja tenaga perawat di instalasi rawat inap RSU FK-UKI rendah. Adanya hubungan kepuasan kerja perawat di instalasi rawat inap RSU FK UKI dengan walctu lamanya bekerja derta dengan adanya pemberian penghargaan atasan alas prestasi kerja Saran dari penelitian ini adalah perlu dilakukannya penilaian secara berkesinambungan terhadap kepuasan kelja, menetapkan kebijakkan mmah sakit tentang pemberian insentif dan mempertahankan kebijakan pcmbcrian tunjangan tcrhadap anak serta memelihara dan meningkatkan kegiatan pembelian penghargaan atas prestasi Bahan bacaan : 26 (1977-2000) Faktor-faktor..., Aldrin Neilwan Pancaputra, PascasrjanaU|, 2001

---

Abstract
ABSTRACT Postgraduate Program Hospital Administration Study Program Thesis, August 2001 ALDRTN NEILWAN FACTORS WHICH INFLUENCE JOB SATISFACTORY AT THE IN PATIENT FACILITY OF MEDICINE FACULTY , UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA GENERAL HOPITAL X + 97 Pages, 4 schemes, 17 tables, 6 enclosures Together with the developing petiode, hospital concept shifting has taken place Hom old concept which was as societal institution becomes economic societal institution. Means that, nowadays, hospital management should apply economic principle without living its societal function. Along as well, in creasing competition in giving heath services and public need demand give an impact to the nursing service which also as an integral part of the hospital. Nursing service at the hospital has taken the biggest portion because it is a continuous 24 hour service,therefore the hospital reputation depends on the nursing service perf`ormance.This matter is related to their job satisfactory. Faktor-faktor..., Aldrin Neilwan Pancaputra, PascasrjanaU|, 2001

Abstrak :
ABSTRAK Program gizi di Indonesia dilaksanakan oleh Departemen Keschatan Republik Indonesia bemxjuan menurunkan angka penyakit kurang gizi yang terdiri dari Gangguan Akibat Kekurangan lodium (GAKI), Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi (AGB) dan Kekgrangan Vitamin A (KVA). Upaya ini diharapkan dapat mcndukung akselerasi penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI). Petugas Gizi Puskcsmas sebagai salah sam tenaga terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya di bidang gizi harus mernpunyai upaya yang baik agar program gizi bisa berhasil, tetapi temyata di Kota Pontianak dan Kabupalen Pontianak pcncapaiannya masih rendah akibat proses pelaksanaan kcgiatan oleh Petugas Gizi Puskesmas masih mcnunjukkan kinerja rendah. Bcrkenaan dengan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh dan mengetahui falctor-faktor yang diperkirakan mempunyai hubungan dengan kinexja Petugas Gizi Puskcsmae di Kota Pontianak dan Kabupaten Pontianak. Penelitian ini diiakukan d§ Puskesmas Kota Ponnanak dan Kabupaten Pontianak pada bulan Oktober sampai Nopember 2000. Sampel penelilian adalah seluruh petugas gizi utama yang benugas di`Puskesmas Kota Pontia|1ak dan Kabupaten Pontianak sebanyak 62 orang. J enis penelitian yang digunakan adalah cross sectional. Analisis yang digunakan adaiah analisis univadat, bivariat dan multi variat : distribusi fre!-ruensi, chi-square dan rcgresi logistik. I-Iasil pcnclitian ini menunjukkan bahwa kinerja petugas gizi masih rendah. Dari analisa bivariat didapat faktor yang berhubungan dengan kinelja petugas gizi (p < 0,05) adalah motivasi, pcngetahuan, pendidikan, kcterpencilan, p¢mbinaan, rekan kezja dan kondisi kesja, sedangkan faktor yang tidak herhubungan dengan kinenja adalah umur, pengalaman, sosial budaya, keterjangkauan, pelatihan. Dari analisa multivariat, didapat bahwa variabel yang paling dominan berhubungan dengan kinerja petugas gizi adalah pendidikan dan sosial budaya. Dari hasil ini disarankan lerutama kepada Dinas Kesehatan Kota dan Kabupaten Pontianak serta Kanwil DepkcsfDinas Kesehatan Propinsi Kalimanlan Barat agar melakukan pcnempatan dan pengadaan tcnaga gizi sesuai dengan Iatar belakang pendidikan dan mcmbuat pcdoman yang jelas tentang tugas pdkok dan tugas khusus sesuai dengan permasalahan gizi di wilayah kenja puskesmas. Daliar Bacaan 43 (I974 _ 2000) PERPUST U 5 2 l AKA/EN PU IINKVERSEMS ,szfsomggg Egmbdiin/i'5§c§ah dar!

---

Abstract
ABSTRACT Nutrition Program in Indonesia carried out by Indonesian Health Departement has the objective to decrease the morbidity rate of malnutrition which include Disturbances of lodium Deiiciency, Protein Deficiency, Anemia of Fen-um Deficiency, and Vitamin A deficiency. 'I`his effort is expected to support thc acceleration of The Infant Mortality Rate and The Mother Mortality Rate. The Nutritional oflicial of Public Health Clinic as the frontline staff practitioner/official in providing health services to public especially in the Held of nutrition must have good effort in sueceding the Nutrition Program. However, the achievement of the program in Pontianak City and Pontianak Distric has been low as the result ofthe poor perfomtance ofthe Nutrition Oflicial. Dealing with this matter, this research has thc objective to obtain and know the factors considered to have relation with the performance of Nutrition Ofiicial of Public Health Center in Pontianak City and Pontianak District This study was conducted at Health Cenue in Pontianak City and Pontianak Distric in October until November 2000. The sudy sample were 62 nutrition main staffs who worked at Health Centre in Pontianak City and Pontianak Distric. T`his study employed a cross sectional method. ~ The analysis techniques used were univariat, bivariat, multivariat analysis : iiequency distribution, ch-square, and logistic regression. This study reveals that the perfonnance ofthe nutrition staff is low. The bivariat analysis shows that factors that correlate with low performance of the nutrition staff (p < 0,05) were motivation, knowledge, education, remoteness, couclting, workmates end worltatmosphere, while factors that do not cotrelate with the performance are age, experience, social and cultural background, accessibility, and training. The multivariat analysis indicates that variables mostly correlating with thc perfonnance of the nutrition staffs are education background and social and cultural background. Based on the study, it is recommended that health departemcnt ofthe city and district as well as the provincial oflice ofthe health dcpartcment of West Kalimanlan province should recntit and assign nutrition stat? according to their education background and should estabilish explicit guidelines concerning the staB`s'major and minor duties based on the nutrition issues within the puskesmas service area. References 43 (1974-2000)

Abstrak :
The direction of health development and social welfare according to the Outline of State Guideline 1999-2004 is to improve the human resource quality and to develop conducive environtment using health pradigm approach , that give priorities in improving health status, prevention, treatment, recovery, and rehabilitation since the beginning of human conception until old age. Furthermore, the directions is also increase and maintain the quality of institution and health service through sustainable empowerment of human resource and facilities and health inlrastmcture, including the availability of medicines affordable by the people. It is also increase the quality of population through controlling of birth, reduce mortality rate, and to improve the quality of family planning program. This study is intended to obtain description regarding performance of Midwife in villages as a contracted manpower -that currently are working in Regency of Padang Pariaman during their contract-extended period. The research is intended to examine what factors related to their performance, and what factors is the most closely related to the perfonnance. It was conducted by using cross-sectional study design that study the relationship of dependent variable with related &Cl0l'$ Gndependent variable) by observing the status of independent variable and dependent variable simultaneously (cross sectionally). The population of this research is the whole midwives in villages as contracted workers that are in extended-contract status, which are 92 respondents. Processing and analysis of data was done using univariate, bivariate and multivariate methods. The univariate analysis is done with descriptive analysis to see the perfomiance and description of each individual variable. The bivariate analysis was using Chi-Square ies! to sec the relationship of independent variable with dependent variable, and multivariate analysis is done by using binary multiple logistic regression test to see the relationship of independent variable together with dependent variable. The results of bivariate analysis indicates that 9 of the independent variables analyzed, it tumed out that there are three variables that has signihcant relationship (p < 0,05) with the perfomiance _of midwives in villages as contracted workers during extension period, namely knowledge, level tenure, and work load. The result of the multivariate analysis indicates that 2 variables as predictor of performance namely tenure and marriage status. Recommendation to the midwives in villages as temporary workers for the extension worlc it is necessary to recommend the tenure and marriage status of the midwives should be carefully considered in the placement of the midwives.

Abstrak :
The effective enforcement ofthe district autonomy regulations will influence all sectors included health sector. Public health center as the point of spear that directly provides health scmices to public, will be _inliuenced by that effect. Since the effective enforcement of district autonomy, health financing depend on the district?s income and the concem of the district government. Besides the health financing problems, health sector is also faced with public demand of good services. One way out altemative is application of self-financed public health center concept which public health centers are given authority to manage their functional revenue for filling their operational needs directly and to mobilize the potency of public financing in order to increase their quality of services. Tebet public health center as one ofthe self-financed public health centers in Jakarta is also faced with financing problem. Being self-financed public health center, one of the efforts is price adjustment because the prevailing prices have accorded to the reject pricing regulation which the prices of the seitltinanced public health center are similar with the prices of the public health center that not a self-financed one. Price adjustment effort must consider unit cost and ability to pay (ATP). There are no reliable estimate of unit cost and rationale price at Tebet public health center. So, the general objective of this study is to obtain the unit cost and the rationale price of the basic health services at Tebct public health center. The method used for cost analysis is the ?double distribution method" and the results were used for price simulation in which ATP'is used to obtain rationale price. The data was taken at 5 basic health services production units (BP, BPG, KB, KIA., Immunisation) in Tebet public health center fiom April until September 2000. The results indicated that from the 5 production units analizecl, the normative unit cost of BP is Rp.5.343, Dental Health Consultation is Rp.S_720, simple measures at BPG is Rp.l0_364, complex measures at BPG is Rp.2l.l34, Family Planning is Rp. 18.866, Mother and Children Care is R.p.7_018 and Immunization is Rp.4.628. The rationale prices for _each production units when the ATP is considerated, are as follow: BP production unit is Rp_7.000, Dental Health Consultation is Rp.7.000, simple measures at BPG is Rp. R.p. 18.000, complex measures at BPG is Rp. Rp.25.000, Family Planning is Rp.28.000, Mother and Children Care is Rp.8. 000, and Immunization is only Rp.900, because immunization is one ofthe public goods. With those results, it is Suggested for the public health center to ask about the extent of the rationale price to decision maker and to carry out operational cost eiiiciency. While the decision maker is suggested to adjust the price of self-finance public health centers.

---

Abstract
Dengan diberlakukannya Undang-undang tentang otonomi daerah, maka akan berdampak pada berbagai sektor termasuk sektor kesehatan. Puskesmas sebagai ujung tombak yang langsung memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat juga akan merasakan dampak dari pelaksanaan otonomi daerah. Dengan pemberlakuan otonomi daerah, pembiayaan kesehatan tergantung pada Pendapatan Asli Daerah dan ?concern? Pemerintah Daerah terhadap sektor kesehatan. Disamping pemxasalahan-pembiayaan, sektor kesehatan juga menghadapi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bermutu. Salah satu alternatif jalan keluarnya adalah dengan menerapkan konsep Puskesmas Swadanzg yaitug puskesmas diberi kewenangan untuk mengelola selumh pendapatan fungsionalnya untuk keperluan opcrasional dan mengoptimalkan mobilisasi potensi pembiayaan masyarakat dalam rangka mcningkatkan mulu pelayanan. Puskesmas Kecamatan Tebet, sebagai salah satu Puskesmas Swadana di DKI Jakarta juga menghadapi masalah pembiayaan Dalam upaya menjadi puskesmas yang mandiri, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah penyesuaian tarif mengingat bahwa tarif yang benlaku di Puskesmas Tcbet masih nmcnggunakan pola tadf lama yang sama dengan puskesmas-puskesmas lain yang belum swadana. Upaya penyesuaian tarif hams dilakukan dengan mempcrtimbangkzm biaya satuan dan kemampuan membayar masyarakat (ATP) Permasalahan yang dihadapi adalah belum diketahuinya biaya satuan dan tarif rasional di Puskcsmas Tebet. Dcngan dcmikian tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran mcngenai besarnya biaya saluan dan tarif rasional pelayanan dasar di Puskesmas Tcbet. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskdptif analitik dengan rancangan cross sectional. Metoda analisis biaya yang digunakan adalah double distribution dan aplikasi ATP melalui simulasi tarif. Data diambil dari bulan April sampai dengan September 2000 pada unit pelayanan dasar (BP, BPG, KB, KIA dan lmunisasi) di Puskesrnas Tebct, data ATP dari SUSENAS tahun 1999. Hasil pcnelitian menunjukkan bahwa dari 5 unit produksi pelayanan dasar yang dianalisis biaya saman dan tarifrasionalnya didapatkan biaya satuan normatif di unit BP sebesar Rp.5.343, pcmcriksaan di BPG sebesar Rp.5.'720, tindakan ringan di BPG sebesar Rp_10.364, tindakan berat di BPG sebesar Rp.2l.l34, KB sebesar Rp.18_866, KIA sebcsar Rp_7.018 Serta Imqrlisasi sebesar Rp.4.628. Kcnaikan tarif dengan mempertimbangkan kemampuan membayar masyarakat (ATP) yang direkomendasikan untuk BP adalah sebesar Rp.7.000, pcmcxiksaan gigi Rp.7_O00, tarif tindakan ringan di BPG Rp.18.000, tarif tindakan berat di BPG Rp.25;000, tarifKB Rp.2s_ooo, tarifKIA Rp.8.000, tariff lmunisasi tetap Rp.9oo karena Imunisasi merupakan salah salu public goods. Dengan hasil tersebut disarankml bagi puskesmas untuk mengusulkan kepada pengambil keputusan tentang besamya tarif rasional di unit pelayanan dasar dan melakukan efisiensi biaya opemsional_ Sedangkan bagi pengambil keputusan untuk menetapkan tarif puskesmas terutama Puskesrnas Swadana sesuai dengan biaya satuan dan kemampuan membayar masyarakan.