Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kendati rokok dan merokok adalah masalah kesehatan masyarakat yang serius di dunia dan di Indonesia, namun sejatinya yang lebih utama adalah masalah pertarungan ekonomi politik yang bertali-temali dengan komunikasi dan media. Isu rokok telah membelah Indonesia dalam dua kubu, yaitu yang pro dan kontra terhadap regulasi terhadap komoditas yang adiktif dan membahayakan kesehatan ini. Selama ini Indonesia tergolong dalam salah satu negara yang paling lemah dalam meregulasi tembakau dan rokok. Regulasi terhadap tembakau/rokok membutuhkan kemauan politik yang kuat, karena walaupun Konstitusi mengamanatkan negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa dan melindungi kelangsungan hidup warganya namun harus berhadapan dengan pragmatisme ekonomi politik yang berujung pada mesranya penyelenggara negara dengan industri rokok. Argumen perlindungan kesehatan masyarakat dibenturkan dengan argumen ekonomi, karena dikontruksikan bahwa tembakau dan rokok adalah komoditas yang berjasa menyumbang cukai puluhan triliun rupiah serta menyangkut mata pencaharian jutaan petani tembakau dan buruh pabrik rokok. Padahal tembakau dan rokok yang berisfat adiktif dan membahayakan kesehatan walaupun legal namun tidak normal. Kesadaran palsu dan mitos-mitos seputar tembakau dan rokok berkelindan dengan hegemoni oleh pemilik industri rokok . yang menampilkan diri sebagai dermawan dan warga negara yang baik lewat iklan, promosi dan sponsor yang massif. Akibatnya jumlah perokok di Indonesia terus meningkat menduduki peringkat ketiga di dunia setelah Tiongkok dan India. Dua dari tiga pria dewasa menjadi perokok. Industri rokok juga secara sistematik menjerat perokok-perokok di bawah umur. Semuanya ini menimbulkan dampak kesehatan yang amat dahsyat berupa kematian prematur lebih dari 200.000 jiwa per tahun, di antaranya 25.000 perokok pasif yang terutama di kalangan kaum perempuan dan anak-anak. Penelitian ini mencoba membedah kontestasi wacana pro-kontra regulasi rokok di ruang publik media massa dan media sosial yang terdistorsi oleh aneka trik interferensi atau gangguan yang dilakukan industri rokok. Peneliti mencoba memadukan Teori Diskursus dan Ruang Publik Habermas, Teori Hegemoni Gramsci, dan Teori Habitus Bourdieu. ...... Eventhough cigarettes and smoking are serious public health problem in the world as well as in Indonesia, acatually it is more prominently a political economy contestation that intertwine with communication and the media. The issue of tobacco that has divided Indonesia into two sides, namely the pros and the contras towards regulation of this addictive and hazardous commodity. So far Indonesia is considered as one of few countries that poorly regulate tobacco and cigarettes. Regulating tobacco/cigarettes needs a strong political will, since the Constitution entrusted that the State should nurture the Nation and protect the sustainabable life of its people, while on the other hand it has to confront with political economic pragmatism of tobacco-industrioState complex. The arguments of public health protection is colliding with economic arguments, since it has been constructed that tobacco and cigarettes are commodities that collect trillions of Rupiah excise tax and considered as the life and blood of several million tobacco farmers and cigarette company workers. Eventhough tobacco and cigarettes are addictive and hazardous to health, they are legal yet abnormal. False consciousness and myths that surround tobacco and cigarettes intertwining with the hegemony mastered by the owners of cigarettes companies who perform as philanthropists and good citizens through their massive tobacco advertising, promotion and sponsorship. Consequently the number of smokers in Indonesia is continuosly increasing and become the third highest after China and India. Two out of three adult males are smokers. The cigarettes companies are systematically entrap under age smokers. Due to this situation, a horrifying health impact implies with the premature deaths of more than 200,000 lives every year, including passive smokers, mostly among women and children. This research is trying to analyze the discourse contestation of pro and contra towards tobacco regulation in the public sphere of mass media and social media that are distorted by many sly interferences practiced by the cigarette companies. The researcher is trying to synthesize Habermas’s Discourse and Public Sphere theories, Gramsci’s theory of Hegemony, and Bourdieu's concept of Habitus.

Abstrak :
Kajian ini merupakan aplikasi riset tindakan berbasis Soft Systems Methodology yang mengacu kepada dual imperatives dari McKay dan Marshall ( 2001) yaitu research interest dan problem solving interest untuk melakukan penataan ulang governansi dalam pengelolaan hutan lindung. Institusi yang memegang peranan penting dalam governansi pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Wonosobo adalah Perum Perhutani berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010. Adapun pihak lain yang terkait erat dengan pengelolaan hutan lindung adalah pemerintah daerah, masyarakat desa hutan, serta stake holder seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dalam prakteknya, governansi dalam pengelolaan hutan lindung banyak menghadapi permasalahan. Permasalahan tersebut disebabkan antara lain oleh perambahan serta perusakan hutan lindung yang mengakibatkan terjadinya deforestasi dan berkurangnya fungsi hutan lindung. Implementasi kebijakan serta koordinasi dalam rangka pengelolaan hutan lindung juga menghadapi berbagai permasalahan. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penataan ulang governansi, implementasi kebijakan, serta pelaksanaan koordinasi yang efektif dalam pengelolaan hutan lindung. Hasil kajian menunjukkan bahwa penataan ulang governansi dalam pengelolaan hutan lindung dapat dilakukan melalui perubahan yang systematically desirable dan culturally feasible di mana partisipasi, efisiensi dan efektivitas, keadilan dan kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, dan konsensus dapat diadopsi sebagai prinsip-prinsip governansi yang baik dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Wonosobo. Implementasi kebijakan menyangkut hutan lindung dapat dimaksimalkan dengan meningkatkan pemahaman masyarakat desa hutan mengenai fungsi hutan lindung. Komunikasi dan interaksi yang intensif antar institusi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Wonosobo.

---

This study is an application of action research based on the Soft Systems Methodology which refers to the concept dual imperatives, as put forwarded by McKay and Marshall (2001) ? research interest and problem solving interest ? in dealing with restructuring governance for protected forests. According to the Government Regulation No. 72 of 2010, Perum Perhutani is a government institution that should play a crucial important role in the governance of protected forest in the Wonosobo Regency. Other parties having close relations to the governance of protected forests are local governments, villagers living next to the forests, as well as those stakeholders such as non-governmental organizations (NGOS). In practice, the governance of protected forest management does face a lot of problems. These problems are partly caused by encroachment and destruction of protected forests which then lead to deforestation and also reduced functions of the protected forests. In addition to this, policy implementation and coordination within the context of protected forest management also face various problems. Therefore, the main purpose of this research is to investigate governance restructure, policy implementation, as well as the implementation of effective coordination in the management of protected forests. The results show that governance restructure for the protected forest management can be done through systematically desirable and culturally feasible changes in which participation, efficiency and effectiveness, fairness and equality, transparency, accountability, and consensus can be adopted as principles of good governance in the management of protected forests in the Wonosobo Regency, in particular. Maximum efforts associated with protected forest oriented policy implementation can be made by enhancing the nearby villagers?s understanding of the functions of protected forests. At the same time, intensive communication and interaction among related institutions are also essential in order to improve the effectiveness of coordination in the management of protected forests in the Wonosobo Regency.